Tentang Reaksi IMF dan Bank Dunia

REAKSI lebih keras, itulah kiasan yang barangkali tepat untuk melukiskan gertak berindikasi ancaman yang dilontarkan petinggi IMF, Bank Dunia, dan terakhir Asian Development Bank (ADB) ke alamat Indonesia. Mungkin cuma kebetulan bahwa reaksi keras yang berupa penegasan untuk tidak mencairkan pinjaman itu bertepatan dengan kegusaran yang begitu sengit yang diperlihatkan oleh forum internasional terhadap "teror" yang dilakukan pihak Indonesia di Timor Timur. Citra Indonesia sudah sedemikian jatuhnya, memang, sehingga kesediaan untuk mempersilakan pasukan multinasional PBB masuk ke Timor Timur, sekalipun, tidak akan mengangkat citra itu barang sedikit pun. Citra itu tercoreng-moreng, sampai-sampai ada media asing yang mengidentikkan Indonesia dengan Serbia, dan ada pula yang menyindir, apakah Amerika perlu menembakkan rudal-rudalnya ke sini. Singkat kata, Indonesia jadi pesakitan di mata internasional. Selain itu, Indonesia harus membayar harga berlipat-lipat, baik untuk Baligate, yang jelas-jelas menghambat program penyehatan sektor perbankan, maupun untuk "bencana politik" di Tim-Tim, atau untuk hal-hal lain. Sejauh ini, untuk lepas dari krisis ekonomi saja, Indonesia belum mampu, apalagi dengan beban tambahan Baligate dan Tim-Tim. Ancaman IMF, Bank Dunia, dan ADB tentu serius, dan ini hanya dapat diimbangi dengan upaya yang serius pula dalam menyelesaikan kasus Bank Bali. Menurut Bank Dunia, penyelesaian yang dimaksud adalah mengadili dan menjatuhkan hukuman atas diri orang-orang yang terbukti bersalah. Ini berarti, upaya pengembalian Rp 546 miliar (sekitar US$ 80 juta) dan penyerahan hasil audit yang dilakukan PricewaterhouseCoopers ke pihak-pihak berwenang, jelas, belum cukup. Apalagi proses audit tidak sepenuhnya dibantu oleh Bank Indonesia (ingat kegusaran Hubert Neiss), lalu hasil audit "disunat" oleh BPK dan tidak dilaporkan terbuka. Kesimpulan dari fiasco seputar audit itu cuma satu: tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari kalangan pejabat Indonesia. Bocoran dari Panitia Khusus DPR menyebutkan bahwa dana Rp 546 miliar diduga mengalir ke 150 rekening, termasuk rekening pejabat tinggi, anggota DPR, dan pengurus partai politik. Sementara itu, pemulihan ekonomi jauh di awang-awang. Apalagi Baligate sarat dengan pertarungan kepentingan antara para pelaku politik, sehingga untuk berangsur-angsur pulih tampaknya mustahil tanpa membereskan dulu benturan kepentingan politik tersebut. Prosesnya bisa berlarut-larut. Bahkan, pencepatan atau penundaan sidang umum MPR yang gencar diisukan akhir pekan lalu bisa dengan mudah menjungkirbalikkan agenda pemulihan. Mungkin IMF dan Bank Dunia terpaksa juga mencairkan pinjaman, kelak, tapi hanya karena alasan kemanusiaan. Dan kalau melihat tanda-tandanya, bukan mustahil Indonesia akan termasuk dalam kelompok negara yang mendapat pinjaman dari IMF dan Bank Dunia, tapi ekonominya justru kejeblos lebih dalam. Pelajaran yang bisa dipetik cuma ini: program pemulihan (LoI) dapat dibikin serinci dan sebagus mungkin dengan IMF, tapi, tanpa transparansi dan akuntabilitas, peluangnya untuk gagal besar sekali. Tes untuk transparansi dan akuntabilitas itu ada pada Baligate (eks pemilik Bank Bali, Rudy Ramli, pernah membicarakan masalah piutangnya yang berbuntut pada cessie PT EGP dengan Mike Edward dari Bank Dunia). Dalam hal ini, IMF dan Bank Dunia tentu berhak untuk "murka", tapi pil pahit introspeksi bukan tak ada manfaatnya.