Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak enam wilayah Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Utara mengalami banjir rob atau pesisir pada hari ini. “Ketinggian air mulai dari 40 sampai 90 cm,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 15 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wilayah yang mengalami banjir rob adalah 3 RT di Kelurahan Marunda dengan ketinggian air sekitar 40 cm, di Kelurahan Pluit dengan ketinggian air 80 sampai 90 cm.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akibat banjir rob, kata Isnawa, ada dua jalan yang terdampak, yaitu Jalan R. E. Martadinata (Depan Jakarta International Stadium) di Kecamatan Tanjung Priok, serta di Jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan. Jalan yang sempat kebanjiran dan airnya sudah surut adalah Jalan Cipeucang di Kecamatan Koja. “Jumlah pengungsi nihil,” ujarnya.
Isnawa mejelaskan, banjir rob ini karena adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Dikutip dari situs resmi bpbd.jakarta.go.id, Pintu Air Pasar Ikan di pesisir Jakarta pun berstatus siaga satu pada pukul 10.00 WIB dengan ketinggian air mencapai 2,8 meter.
Saat ini BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel ke lapangan untuk menangani banjir. Air ditargetkan surut dalam waktu cepat. “BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” kata Isnawa.
Peringatan soal potensi adanya banjir rob sebelumnya telah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok. Banjir rob diperkirakan terjadi pada tanggal 11-20 Desember 2024.
Menurut BMKG, puncak pasang maksimum pada pukul 07.00-13.00 WIB di wilayah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, dan Muara Angke.
Pilihan Editor: AEER Apresiasi Rencana Pemerintah Membatasi Produksi Nikel