Kecemasan di Borobudur

BEKAS Menpen dan Dubes RI di Spanyol, Marsekal (purnawirawan) Boediardjo kini pulang ke kampungnya, Desa Tingal, sekitar 2 km dari Candi Borobudur. Ia buka praktek. Praktek apa? "Saya menampung segala macam keluhan dan kegelisahan rakyat berkenaan dengan proyek Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan," kata Boediardjo. Sebagai pengelola proyek itu, PT (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan (TWCBP) telah dibentuk pemerintah. Dan Boediardjo menjadi direktur utamanya. Suatu Jumat malam, datang ke rumahnya seorang juru potret amatir. Mewakili Bina Wisata, organisasi pemotret di candi itu, ia meminta agar tenaga mereka tetap ditampung setelah Borobudur dikelola PT TWCBP. Tentu saja Boediardjo mengabulkannya, malah ia meminta bantuan juru potret itu mendokumentasikan penggusuran rumah rakyat nantinya. Tapi kemudian 5 pemuda Ngaran dan Kenayan mengancam si juru potret. Ia segera meminta perlindungan Koramil. Ternyata ia disangka mendukung gagasan Taman Wisata itu. Padahal sang pemotret tidak mendukung siapa-siapa. Ini adalah satu dari sekian kejadian yang sepele, tapi cukup memanaskan situasi masyarakat sekitar Borobudur. Lurah Borobudur, Sarwoto, mengakui daerahnya begitu "panas belakangan ini," terutama Dukuh Ngaran dan Kenayan. "Saya sampai rakut melakukan pendekatan. Situasi agak gawat," kata Sarwoto pekan lalu. Dan Ramil Kec. Borobudur, Sersan Mayor Dumadi sependapat. "Soal proyek Taman Wisata itu, soal hidup matinya rakyat Ngaran dan Kenayan," katanya. Berpenduduk padat, dua dukuh tadi akan ditelan lenyap oleh taman wisata yang direncanakan seluas 85 ha. Tujuan proyek ini ialah melestarikan Borobudur. Candi Borobudur -- diperkirakan selesai dipugar akhir 1982 -- "dengan rencana pemerintah membuat taman wisata itu, mudah-mudahan masih bisa dinikmati 1000 tahun lagi," kata Boediardjo. Tapi Aggi Tjetje, Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Budhis Seluruh Indonesia, berkata "Kami menentang keras Borobudur dijadikan taman wisata." Bila dikomersialkannya Borobudur sebagai sarana wisata, katanya lagi, "jangan-jangan upacara agama seperti Waisak dan Ashada tak boleh lagi di sana." Ia curiga, seperti masyarakat setempat yang gelisah, justru karena kehadiran PT itu. "Rencana yang terperinci sedang digarap oleh PT ini," sebut Soeparto, Direktur Bidang Teknik PT TWCBP kenada TEMPO. Rencana itu diduga akan selesai dalam waktu 1« tahun. "Pelaksanaannya tentunya setelah semua (penggusuran beres dulu," tandas Boediardjo. Taman wisata ini, menurut rencana, selesai dalam waktu 10 tahun, dan akan menelan biaya Rp 15 milyar (untuk Borobudur dan Prambanan). Ini "jelas untuk menjaga lingkungan candi supaya didapat iklim sejarah, iklim kebudayaan," tambah Soeparto. Jadi, "kita ingin kembalikan keaslian Borobudur, " kata Boediardjo. Pihak perencana membayangkan bahwa arus wisata tidak terus menuju ujung tombak candi, tapi menyebar dulu di taman. "Maka raman bisa mencari uang untuk memelihara candi," ujar Boediardjo lagi. Seorang penduduk Janan, ketika bertemu muka dengan Boediardjo, bertanya "Apakah taman wisata itu berbentuk taman bunga? Adakah fasilitas untuk ibadah?" Boediardjo menjelaskan, taman itu berbentuk seperti taman umumnya. Di situ diusahakan tumbuh banyak pohon tradisional, yang biasanya rindang di sekitar candi, seperti pohon Bodhi yang punya nilai agama. Tempat ibadah, kata Boediardjo, pasti akan disediakan dalam bentuk Musolla, bukan masjid atau surau atau langgar. Musolla ini konon nantinya tidak menyolok. Dan menurut Soeparto, di taman itu nantinya ada tempat parkir, pusat informasi, laboratorium untuk batu candi, tempat seminar tapi khusus menyangkut kebudayaan dan kepurbakalaan. Juga akan disediakan beberapa kios untuk hasil kerajinan rakyat. Mungkinkah taman itu digunakan untuk tempat pacaran? Boediardjo menjawab pacaran tidak hanya di taman, tapi di mana-mana bisa. "Yang jelas di dalam taman nanti tidak ada penginapan, dan pada malam hari taman ditutup." Untuk itu sedikitnya 350 keluarga di Ngaran Krajan dan Kenayan harus indah. Ditambah lagi 1 keluarga di Dukuh Sebrangrowo dan 6 keluarga di Gopalan akan tergusur. Juga akan lenyap, menurut Burah Sarwoto, 2 masjid 2 langgar, 1 TK, 3 SD, 2 SMP, 1 SMA dan 1 SPG dan 2 pasar -- selain perumahan. Rencana itu ternyata tidak selancar yang diharapkan. Tak Akan Terulang Menurut Dumadi, sersan mayor itu, rakyat desa sudah kapok dengan praktek penggusuran selama ini. Sering berkedok untuk kepentingan pemerintah, tapi pihak swasta ternyata kemudian menguasai hasil penggusuran. Tahun 1972/1973 misalnya, dengan alasan pemerintah daerah akan mendirikan motel, tanah penduduk seluas 1 hektar di Bukit Dagi, sisi utara candi, harus dikosongkan. Rakyat hanya menerima ganti rugi Rp 125 untuk bagian muka dan Rp 60 per mÿFD untuk belakang. Padahal harga umum waktu itu sudah sepuluh kali lipat. Tanah yang dilepas penduduk dengan berat hati itu ternyata dipakai oleh Hotel Ambarukmo untuk membuka usaha restoran yang dikelola oleh PT Pura Bukit Dagi. Dan bukit itu sering dijadikan arena motorcross. Di selatan Candi Borobudur -- juga dengan dalih untuk pemerintah -- tanah milik rakyat pernah dibebaskan. Sekarang di situ berdiri penginapan dan restoran milik swasta. Penduduk yang dulunya punya rumah dan tanah, sekarang tidak punya apa-apa," kata Dumadi. Dengan pengalaman itu, penduduk Borobodur pantas emoh dipindahkan. Boediardjo mengakui proyek lagi meninggalkan kesan yang tidak baik. "Praktek Dagi tidak akan terulang, malah Dagi akan kita beli," katanya. "Kami tetap bertahan jangan sampai digusur," ujar Muhdi (60 tahun), penduduk Ngaran. Kasus ini masih ditangani Tim DPRD Ja-Teng bersama Pemda Ja-Teng. Belum pasti, siapa yang kalah.