Regulasi Menjaga Situ yang Rusak Sampai Melibatkan KPK

Apakah benar selama ini tidak ada regulasi yang memagari keberadaan sebuah situ?  

Iya, karena situ atau danau masuk nomenklatur kekayaan negara. Begitu kami mau mencatatkannya menjadi aset di daftar lembaran negara atau mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), diminta bukti apa yang dimiliki. Tidak ada, karena situ atau danau kan terbentuk alami. Saat ini sedang berproses di Kementerian Keuangan ihwal penyusunan Undang-Undang Kekayaan Negara yang mengatur kepemilikan kekayaan negara.

Apabila sudah terbit surat keputusan sempadan situ, seperti apa tindak lanjutnya untuk pemeliharaan situ?

Dengan SK sempadan ini, harapan kami ke depan hanya mengatur pemanfaatan sempadan itu, bukan memiliki. Kalau kami memiliki, ya, berarti harus melepaskan kepemilikan yang ada di sana. Berdasarkan kesepakatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi, harus ada kebijakan secara nasional dulu untuk pemanfaatan ini.

Dari apa yang sudah dilakukan pemerintah pada proyek danau besar prioritas, seberapa signifikan perubahan yang dibawa SK sempadan?

Pertama, kami bisa menyelamatkan kapasitas tampung yang ada. Ada banyak masalah eceng gondok dan sedimentasi yang sudah kami bersihkan dan tangani. Intinya, mengupayakan pemulihan danau ke kondisi semula. Yang lebih penting, begitu sempadan ditetapkan, kami mulai memagari supaya tidak muncul lagi bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Anda yakin SK sempadan ini akan membuat situ-situ lebih terjaga?

Yang penting kami tahu kondisi situ yang kami tetapkan itu seperti apa. Jadi di kemudian hari, kalau terjadi penambahan bangunan dan sebagainya, kita tahu siapa yang berbuat di sana. Ya, kami tetap berupaya menjaga. Tapi kan terkadang ada batas di luar kemampuan juga sehingga perlu melibatkan semua pihak untuk menjaganya. Misalnya SK sempadan segera diikuti penyesuaian tata ruang wilayah bersangkutan.

Bagaimana proyek rintisan SK sempadan ini dijalankan? Apakah instansi lain kooperatif?

Untung ada pengawalan dan pendampingan dari KPK. Kami berharap terus mendapatkannya. Yang lain, seperti pemerintah daerah, mendukung. Cuma, yang menjadi masalah baru sekarang adalah mengatur dengan kondisi yang sudah telanjur. Sedangkan BPN tidak membedakan yang mengajukan permohonan sertifikat adalah negara atau individu. Sepanjang bukti-buktinya dianggap kuat, sertifikat pasti diterbitkan. Nah, ke depan, itu bergantung pada komunikasi kita semua soal penyelamatan situ.