Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Batam - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau menyatakan masih menantikan surat jawaban dari Pemerintah Cina dan perusahaan Xinyi Group. Surat berisi tuntutan masyarakat adat dan tempatan Rempang, Kepulauan Riau, agar tidak digusur melalui Proyek Strategis Nasional atau PSN Rempang Eco-City di mana Xinyi Group sebagai investornya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tuntutan tidak hanya disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Masyarakat bersama koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang juga secara tegas meminta Presiden Tiongkok dan Xinyi untuk menghentikan pendanaan dan investasinya dalam PSN Rempang Eco-City," kata Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu lalu, 4 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Even menjelaskan, surat dikirimkan dari Rempang melalui email dan dikirim fisik ke Kantor Kedubes Cina di Jakarta pada 24 September 2024. Surat ini merupakan bentuk protes dan penolakan yang kedua dari masyarakat Rempang dan hingga hari ini, Sabtu 7 Desember 2024, masih dinantikan responsnya
Sebelumnya, pada 14 Agustus 2024, masyarakat adat dan tempatan Rempang telah berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Cina di Jakarta. "Apabila investasi dilanjutkan, keselamatan masyarakat Rempang akan terus terancam karena terus didesak untuk menyetujui relokasi (penggusuran)," kata Even.
Walhi Riau berharap Beijing dan Xinyi Group segera merespons surat sekaligus menyatakan komitmen untuk menghentikan investasinya di Rempang. Selain itu, meminta Pemerintah Indonesia dan Cina memastikan kerja sama hanya dapat diteruskan dengan cara yang bersih, melindungi hak asasi manusia, dan keselamatan lingkungan. "Bukan dengan cara-cara represif dan manipulatif seperti saat ini,” tutur Even.
Saat ini ratusan warga Rempang masih menyatakan menolak investasi PSN Rempang Eco City. Terakhir, unjuk rasa penolakan itu disampaikan dengan cara berorasi dan mengeluarkan pernyataan menyanggah klaim BP Batam soal data warga yang menerima relokasi. Data dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.
Warga juga menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak melanjutkan PSN Rempang Eco City. Sampai saat ini warga konsisten menolak PSN Eco City itu. "Sampai kapan pun kami akan memperjuangkan kampung nenek moyang kami ini," kata Wadi salah seorang warga Rempang.
Pilihan Editor: Gempa Terkini di Garut Merusak 12 Rumah dan 1 Masjid
Foto 
