Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan catatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ketika ingin membangun wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, mengatakan pembangunan di sana harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aparat penegak hukum juga diharapkan bisa menegakkan hukum sebagaimana mestinya terhadap perusak lingkungan. Aminullah menilai saat ini masyarakat terkesan harus tunduk pada pemerintah dan swasta saja untuk urusan lahan. "Masyarakat belum dijadikan subjek dalam pembangunan yang memiliki kedaulatan dalam menentukan arah pembangunan kota," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan pemaparan tiga calon wakil gubernur pada debat ketiga Pilkada Jakarta pada Ahad, 17 November 2024, Walhi menilai mereka tidak menjawab persoalan masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil. Apalagi saat ini sekitar 74 pulau sudah diprivatisasi, kemudian masyarakat di Pulau Pari juga sedang terlibat konflik dengan pihak swasta yang mengklaim lahan milik warga.
Kondisi itu, kata Aminullah, tidak bisa diselesaikan dengan solusi menyediakan rumah murah semata untuk menjawab masalah tempat tinggal di sana. “Terdapat berbagai aspek lain dalam konflik agraria yang menyangkut sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup yang gagal dibaca ketiga kandidat,” ujarnya.
Dalam pertanyaan panelis debat, tiga calon ditanya bagaimana menyelesaikan konflik agraria di Kepulauan Seribu.
Calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono, justru menawarkan hunian murah dan membangun hunian vertikal. Dia berjanji akan mengedepankan keadilan dan objektivitas. “Tentu membangun dialog agar ada titik temu dan akan ada win-win solution,” ucapnya.
Calon wakil gubernur nomor urut 2, Kun Wardana Abyoto, mengatakan, penyelesaian konflik agraria harus melalui dialog dan membuka ruang partisipasi. Legalitas lahan perlu dicek, serta negosiasi dengan warga. “Kami sangat concern terhadap jumlah hunian yang saat ini,” tuturnya.
Sedangkan calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno, mengatakan negara perlu hadir bersama rakyat dan menjadi mediator. Warga juga tidak boleh dijauhkan dari mata pencahariannya. Tetapi Rano tidak menjawab spesifik mengenai penyelesaian konflik agrarianya. “Prinsipnya penataan kampung kumuh yang dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya,” katanya.
Foto 
