Kisruh Bandara Halim

TEMPO.CO, Jakarta - Pengelolaan Bandar Udara Halim Perdanakusuma memasuki babak baru. Mulai September, bandara di timur Jakarta ini bakal digarap oleh operator baru. PT Angkasa Transportindo Selaras atau ATS mengambil alih pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma dari perusahaan pelat merah, PT Angkasa Pura II (Persero).

Pergantian pengelola bandara ini adalah buah dari kisruh dan sengketa sejak hampir dua dekade lalu. Bermula dari kerja sama TNI Angkatan Udara, selaku pemegang kuasa aset negara di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, dengan ATS yang saat itu dimiliki oleh grup Lion Air. Padahal sejak beberapa tahun sebelumnya Departemen Perhubungan menunjuk Angkasa Pura II sebagai operator di Halim, khusus untuk melayani penerbangan sipil.

Pada 2010 ATS menggugat Induk Koperasi Angkatan Udara, yang menjadi perpanjangan tangan TNI Angkatan Udara dan Angkasa Pura II ke pengadilan. Melalui sidang selama beberapa tahun, pada 2014 Mahkamah Agung menetapkan ATS sebagai pengelola Bandara Halim Perdanakusuma.

Dengan putusan ini Angkasa Pura II harus menyerahkan pengelolaan terminal penumpang, layanan operasi penerbangan, hingga layanan pendukung lainnya pada ATS. Namun, ATS tak bisa serta merta menjalankan bandara ini. Sebabnya, perusahaan ini tak memiliki sertifikat Badan Usaha Bandar Udara atau BUBU yang wajib dimiliki operator layanan penerbangan.

Pada 2020 kepemilikan ATS berganti dari Lion Air ke grup Whitesky Aviation. Ada sejumlah tokoh pengusaha bahkan Meteri di balik perusahaan ini. Siapa mereka yang mendapat mendapat rezeki nomplok mengelola Bandara Halim ini? Kami menulisnya pekan ini.