Ketua Ada Syaratnya

MASIH bersisa 10 bulan masa kepengurusan Ali Sadikin yang dilanjutkan oleh Presidium Suparjo Pontjowinoto Syarnubi Said dan Hans Pandelaki di PSSI. Apakah sisa persoalan yang dihadapinya? Pertanyaan ini dibahas oleh organisasi sepak bola nasional itu dalam SPP (Sidang Pengurus Paripurna) pekan lalu . Galatama ternyata banyak menyita waktu sidang itu yang berlangsung di Jakarta. Sistem pembinaan pemain 'bayaran' ini tadinya dipercepat oleh kasus suap di Kualalumpur (Juli 1978). Namun Galatama belum menjamin bahwa nemain akan anti-suap. Kasus Perkesa 78 Warna Agung kemudia menyusul, klub perserikatan Persipura Jayapura dan PSMS Medan, membuktikan hal itu. Karena itu pula PSSI mengusulkan RUU Suap yang belum lama ini disahkan DPR. Koordinasi PSSI terhadap perserikatan dan Galatama dimantapkan oleh adanya SPP ini. Persoalannya ialah pertengahan tahun ini sudah dirumuskan peraturan tentang transfer pemain oleh PSSI dan Galatama, tapi "pencurian" pemain masih terjadi juga. Misalnya, Komda PSSI Irja, Brigjen C.I. Santosa, melontarkan keluhan tentang Metu Duaramuri. Persipura semula mengirim pemain itu ke PSSI untuk memenuhi panggilan masuk tim Utama. Kemudian namanya diumumkan di koran bahwa dia bergabung dengan satu klub Galatama (Warna Agung). "Sejauh mana tanggung jawab PSSI atas pemain perserikatan yang dipanggil ke pusat?" tanya Santosa. Selain mengeluh, Komda PSSI Irja juga melemparkan pikiran tentang calon ketua umum menjelang kongres September 1981. Saran Santosa itu dituangkan akhirnya dalam salah satu keputusan SPP ini. Yaitu standar calon ketua umum itu hendaknya: kepemimpinan yang bersih, berwibawa, terbuka dan mau turun ke bawah (1). Ia juga harus memiliki keahlian managerial (2), mempunyai motivasi (3), berjiwa pejuang (4), punya hubungan baik ke segala arah (5), dan menghayati aspirasi masyarakat/ khususnya pencinta sepakbola maupun pemain, perserikatan dan klub-klub (6). Tidak otoriter (7), fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi, sanggup mengusahakan sumber dana dan daya (8). Mampu melaksanakan komando pengendalian dan mempengaruhi staf (9). Tegas, konsekuen dan bertanggung jawab (10). Ujian Doktoral Siapa yang dicalonkannya? Santosa tidak menyebut suatu nama pun. Ketua Presidium, Suparjo Pontjowinoto, mengusulkan supaya calon ketua .lmum pandai menyusun konsep. Tidak semua anggota SPP mendukungnya. Piet A. Tallo SH, Komda PSSI NTT, misalnya, mengatakan, "Itu berarti calon ketua umum diharuskan menyusun diktat seperti menghadapi ujian doktoral atau karyawan di LIPI." Dalam SPP ini, tampaknya anggota dari luar Jawa lebih banyak berbicara. Berkata Komda PSSI DKI, Erwin Baharuddin: "Kami cuma mendengar saja." Azwar Anas dari Sum-Bar menghendaki supaya turnamen 6 Besar dan 12 Besar diganti menjadi 16 Besar,'s sehingga lebih banyak daerah berkesempatan menampilkan pemain ke tingkat nasional." Dan itu diterima. Finalis 16 Besar dari 27 Perserikatan (setelah Kal-Teng dipisahkan dari KalTim dalam SPP ini) diduga akan menghasilkan bibit tim nasional.