Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Magelang - Sebanyak 10 kepala daerah belum menghadiri retret di Akademi Militer Magelang. Kegiatan orientasi kapala daerah itu telah memasuki hari ke kelima sejak dimulai pada Jumat, 21 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada 493 yang ada di lokasi retret ini, artinya 10 orang tidak ada di sini," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto seusai memimpin apel pagi pada Selasa, 25 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala daerah yang belum hadir di retret diminta untuk mengirimkan pengganti. "Ini akan kami komunikasikan untuk mengirimkan wakilnya atau sekdanya," sebut mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Dua hari terakhir kepala daerah kader Partai Demokrasi Indonesia hadir bergelombang. Rombongan pertama datang pada Ahad malam, 23 Februari 2025. Kemudian disusul sejumlah kepala daerah lain keesokan harinya.
Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Senin, 24 Februari 2025. Dia datang pukul 13.15 WIB.
"Saya bersama Pak Wali Kota Yogyakarta dan bersama 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami," kata Pramono ketika sampai di Lobi Borobudur Golf komplek Akmil.
Dia enggan menjelaskan alasan mereka baru bergabung dalam retret kepala daerah. "Apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama tentunya dengan berbagai pertimbangan," ujarnya.
Pramono berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri lantaran menerimanya walaupun baru bergabung retret pada hari keempat. Rombongan Pramono tertinggal materi dari Lemhannas dan sejumlah menteri.
Sebelumnya, DPP PDIP melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang instruksi harian ketua umum, memerintahkan anggotanya yang menjabat kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju retret di Akmil Magelang.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu. Instruksi itu keluar usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.