Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengusulkan pagu anggaran 2025 kementeriannya ditambah sebesar Rp 26,44 triliun. Menurut dia, perlu adanya anggaran lebih banyak untuk memastikan sejumlah program Kementeriannya bisa berjalan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk Kemendikbudristek 2025 sebesar Rp 83,19 trilliun. Dengan usulan penambahan anggaran ini, Kemendikbudristek di era pemerintahan Prabowo nanti berpotensi memiliki pagu anggaran sebesar Rp 109,63 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nadiem mengatakan, alasan usulan penambahan anggaran itu diperlukan untuk kesejahteraan guru. Selain itu, katanya, anggaran sebesar ratusan triliun itu bakal dipakai untuk memberikan kepastian terjaganya akses pendidikan.
"Banyak program dan kepentingan yang harus dipenuhi, termasuk komitmen wajib seperti PIP (Program Indonesia Pintar), KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah), dan tunjangan guru, dosen," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 6 September 2024.
Nadiem mengungkapkan, bahwa komitmennya ialah memprioritaskan serta mengawal program-program yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Prioritas pertama, ujar Nadiem, program penanganan anak tidak sekolah melalui sejumlah intervensi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Dia juga menyebut tetap memprioritaskan penyediaan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Nadiem mengklaim, program ini telah menjadi prioritas jajarannya beberapa tahun ke belakang.
"Jadi bukan hanya penyediaan guru dengan kualitas baik, tapi juga kesejahteraan guru menjadi prioritas penting," ucapnya.
Dia memastikan bahwa kesejahteraan guru, baik itu guru honorer hingga PPPK bisa mendapatkan tunjangan yang layak dan terakselerasi. Termasuk, kata Nadiem, ihwal revitalisasi dan pembangunan sekolah unggulan.
Ia mengatakan, program revitalisasi dan pembangunan sekolah itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nadiem menyebut, program revitalisasi bangunan sekolah ini juga akan menjadi prioritas untuk pemerintahan selanjutnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bakal mendukung dan memerhatikan eksistensi perguruan tinggi swasta di Tanah Air. "Peningkatan kualitas vokasi di jenjang menengah maupun pendidikan tinggi juga harus kita tingkatkan," ujar Nadiem.
Adapun Komisi X DPR telah menyetujui pagu anggaran sementara Kemendikbudristek sebesar Rp 83,19 trilliun dan usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek 2025 sebesar Rp 26,44 triliun. Komisi X DPR akan mengkomunikasikan hal ini kepada Badan Anggaran atau Banggar DPR untuk dilakukan penyesuaian.
Berikut daftar rincian biaya dalam usulan penambahan anggaran 2025 Kemendikbudristek:
- Pendidikan Anak dan Usia Dini, serta wajib belajar 12 tahun sebesar Rp 3,84 triliun;
- Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp 7,69 triliun;
- Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan sebesar Rp 1,07 triliun;
- Pendidikan Tinggi sebesar Rp 10,22 triliun;
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp 2,27 triliun; dan
- Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,34 triliun.
Foto 
