Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan mereka akan mengkaji sistem demokrasi baik soal pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Termasuk, soal Pilkada lewat DPRD.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pemilihan Presiden (Pilpres) memang sudah diputuskan di dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa harus dipilih oleh rakyat. Kalau Pileg maupun Pilkada rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat,” kata Bahlil saat berpidato di acara refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, pada Selasa, 31 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahlil mengatakan Golkar mendukung wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal Pilkada dipilih DPRD. Namun, ia mengatakan Golkar tetap akan melakukan serangkaian pertimbangan, di antaranya melihat kembali keterlibatan rakyat dalam proses pilkada meski tak harus lewat pemilihan langsung.
“Mungkin juga, katakanlah kalau dimungkinkan lewat DPR, harus dengan suatu formulasi yang tepat. Harus disempurnakan,” kata dia.
Terpisah, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, seharusnya partai-partai pendukung Prabowo menolak wacana pilkada lewat DPRD.
“Kalau idealisme mereka kuat mestinya nolak pilkada oleh DPRD karena esensi demokrasi itu langsung, bukan perwakilan. Tapi idealisme begitu sering sirna atas nama kepentingan koalisi,” ucap Adi saat dikonfirmasi Tempo melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin, 30 Desember 2024.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung peluang perubahan sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo mengatakan jika Pilkada cukup dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.