Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendukung gagasan yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai kongsi partai permanen. Menurut dia, konsep tersebut merupakan langkah positif dalam menjaga stabilitas politik, yang menjadi kunci sukses pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: ICW Nilai Pemangkasan Anggaran Dilakukan Terburu-buru
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menilai konsep tersebut merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan. "Saya pikir itu sebuah ide dan gagasan yang cukup baik. Tidak ada pemerintahan yang berhasil tanpa ada stabilitas, dan KIM permanen itu menuju kepada stabilitas," ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 17 Februari 2025.
Golkar, kata Bahlil, menilai wacana tersebut perlu mendapatkan dukungan penuh. Namun, ia menekankan bahwa komunikasi lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan pola dan bentuk kerja sama yang akan diterapkan. "Ide yang bagus dan harus kami dukung. Tinggal dikomunikasikan bentuknya dan polanya seperti apa, itu yang harus kami bicarakan dan didetailkan," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji sepakat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen. Menurut Sarmuji, koalisi antarpartai untuk jangka panjang memiliki dampak positif bagi pemerintahan. "Koalisi permanen baik untuk diwujudkan," kata Sarmuji saat dihubungi Tempo, Ahad, 16 Februari 2025.
Sarmuji menyatakan keberadaan koalisi yang dipimpin oleh Gerindra itu berperan menjaga stabilitas pemerintahan. Karena itu, ia menilai sebaiknya koalisi partai politik itu diteruskan. "Koalisi pemerintah jangan sampai ambyar di tengah jalan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kepada partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk terus kompak hingga 2029. Kepala negara juga menawarkan agar koalisi gemuk dari sembilan partai itu diubah menjadi koalisi permanen.
KIM Plus terdiri dari sembilan partai politik. Awalnya KIM diisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima.
Koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai NasDem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM Plus.
Nabiila Azzahra dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Mahasiswa Universitas Trisakti Diadang Aparat Kepolisian saat Perjalanan ke Aksi Demo Indonesia Gelap
Foto 
