Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Udayana mendesak rektorat untuk membatalkan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Kemitraan tersebut terjalin lewat dokumen dengan nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 yang ditandatangani pada 5 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Menuntut kepada Universitas Udayana untuk membatalkan perjanjian kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang sinergitas di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi," kata Ketua BEM Universitas Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra lewat keterangan resmi, Kamis, 3 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arma menilai perjanjian tersebut masih bersifat umum dan tidak ada pengaturan teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ia mengkhawatirkan soal batasan kewenangan serta dampaknya terhadap kebebasan akademik dan independensi kampusnya.
"Penolakan ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu," ujar dia.
Selain itu, BEM Universitas Udayana juga mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mencabut nota kesepahaman yang dibuat bersama TNI pada 2023. Nota kesepahaman tersebut memungkinkan adanya kerja sama antara militer dan institusi pendidikan. Kemitraan itu juga yang membuat Universitas Udayana punya legalitas untuk menggandeng institusi militer.
"Universitas Udayana harus tetap menjadi ruang yang bebas bagi pengembangan ilmu pengetahuan tanpa intervensi yang dapat menghambat kebebasan akademik dan integritas intelektual," kata dia.
Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Satria Unggul menilai kerja sama antara Universitas Udayana dan TNI berpotensi merusak kebebasan akademik. Satria menjelaskan bahwa dunia akademik bertumpu pada prinsip kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah. Prinsip ini tidak dapat diselaraskan dengan pendekatan militer yang bersifat komando.
"Ini sangat jauh bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi perguruan tinggi atau independensi perguruan tinggi tadi," kata dia kepada Tempo pada Rabu, 2 April 2025.
Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana mengatakan kerja sama ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain kuliah umum dari tokoh TNI tentang kebangsaan, pelatihan bela negara dengan pendekatan non-militeristik, serta program pengabdian masyarakat bersama di bidang ketahanan pangan dan teknologi tepat guna.
Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) prajurit aktif melalui akses ke program S1, S2, dan S3 di Universitas Udayana. Ia mengklaim, seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tetap berada di bawah kontrol akademik.
"Dengan kata lain, kerja sama ini tidak boleh, tidak bisa, dan tidak akan menjadi pintu masuk bagi intervensi terhadap ruang akademik kami. Otonomi dan kebebasan akademik tetap menjadi garis merah yang kami jaga dengan sangat serius," kata dia kepada Tempo, Rabu, 2 April 2025.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan pelatihan bela negara yang diisi oleh TNI di kampus bisa menjadi pintu masuk indoktrinasi nilai-nilai militer. Apalagi, kata dia, TNI memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaannya. Dampaknya bisa terjadi pembatasan ekspresi kritis bagi mahasiswa.
"Pembatasan ekspresi kritis. Kehadiran militer di kampus dapat menciptakan ruang takut bagi mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan negara atau TNI," kata dia.
Foto 
