Berani melebihi pohon kelapa

SUATU hari di tahun 1961, Bung Karno menyusuri Pantai Sanur dengan perahu -- kebiasaannya di kala berlibur. Dia tertarik pada sehamparan sawah dan kompleks pekuburan yang menurutnya cocok untuk disulap menjadi hotel. Seperti biasanya, niat BK tak tertahan dan berjalan cepat. Beberapa hari setelah perjalanan tadi, di koran Suluh Marhaen yang terbit di Bali ada tulisan tentang rencana pembangunan hotel bertaraf internasional di Sanur. Proses selanjutnya, 42 hektare tanah milik 46 orang penduduk di lokasi tadi dibebaskan. Kuburan pun ikut dibongkar. Harga pembebasan tanah ditetapkan sebesar Rp 12.500 tiap are (seratus meter persegi). Saat itu harga sekilo beras di bawah Rp 10. ''Tak sampai setahun kemudian, proyek pembangunan hotel ini sudah dimulai,'' cerita Made Kartha, 52 tahun, asisten manajer makanan dan minuman Hotel Bali Beach (HBB), yang semasa kecilnya gemar bermain layang-layang di lokasi hotel bintang lima itu. Kartha dan banyak penduduk Sanur direkrut dan dididik menjadi karyawan HBB. Dan sejak HBB berdiri merebaklah home stay ataupun cottage di Sanur. Harga tanah pun melambung, penduduk Sanur banyak yang kaya mendadak. Sampai sekarang Sanur tercatat memiliki 30 hotel berbintang dan puluhan penginapan sekelas home stay. HBB dianggap tonggak pariwisata di Bali. Namun kemegahan HBB bukan tanpa protes pada awalnya. Sejak Menteri Ekuin Sri Sultan Hamengku Buwono IX meresmikan HBB, 1 November 1966, kecaman datang dari KAMI dan KAPPI. HBB dianggap proyek mercusuar Orde Lama yang boros. Maklum, ekonomi negeri lagi kacau, inflasi melambung di atas 500%. Pemerintah baru saja melakukan sanering alias pemotongan uang, dari Rp 10 ribu menjadi seribu. HBB konon menghabiskan US$ 10 juta di kala itu. Dan dibangun bersama dengan Hotel Indonesia di Jakarta, Hotel Ambarukmo di Yogya, dan Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Dananya dari pampasan perang Jepang. Yang membangun pun para insinyur bangunan dari Jepang. Ihwal dana pampasan perang ini juga jadi catatan para pemuka adat dan agama Hindu di sekitar masa pembangunan HBB. Adalah Jro Mangku Gde Ktut Subandi, salah seorang pemuka adat dan agama di Bali, yang berpendapat telah terjadi penyalahgunaan dana pampasan perang. ''Mestinya dana pampasan perang diterima oleh korban perang, ini kok malah dijadikan hotel. Tapi siapa waktu itu yang berani menentang kehendak Presiden,'' ujar Subandi kepada Putu Fajar Arcana dari TEMPO. Yang lebih kontroversial lagi, lanjut Subandi, sekitar tahun 1960-an Presiden menginstruksikan Gubernur Bali Anak Agung Sutedja agar bangunan di Bali tak melewati ketinggian pohon kelapa. Alasannya, sesuai dengan adat dan agama di Bali, setiap bangunan tak boleh melebihi ketinggian tempat suci di sekitarnya. Dan sejak dibangun, soal ketinggian HBB yang sepuluh tingkat tadi sudah banyak mengundang kecaman -- kendati secara diam-diam, tentu. Apalagi belum pernah ada hotel di Bali yang dibangun di atas kuburan. Kritik lain adalah soal gaya arsitekturnya. HBB sangat kontras dengan lingkungan Bali. Arsitekturnya sama sekali tak mencerminkan citra Bali, seperti yang diwajibkan oleh peraturan daerah tentang tata ruang di Pulau Dewata. Jalil Hakim (Denpasar), TH