Komisi di jatinegara

INI satu lagi kasus peninggalan bekas gubernur DKI Jaya Wiyogo Atmodarminto: Pasar Regional Jatinegara. Terdapat beberapa penyimpangan dari pembangunan kembali pasar yang diresmikan pertengahan November tahun lalu itu -- kurang dari sebulan sebelum Wiyogo meletakkan jabatan. Diduga, juga ada permainan komisi dalam pembangunan pasar yang menghabiskan dana sekitar Rp 25 miliar tersebut. Itulah hasil pemeriksaan tim Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) DKI Jakarta, yang diserahkan kepada Gubernur (baru) Soerjadi Soedirdja pada tanggal 24 Desember lalu, dua bulan setelah peresmian. Akibatnya, 16 pejabat Pemda DKI Jakarta kini diperiksa tim Itwilprop. Sebuah sumber TEMPO membenarkan adanya permainan komisi untuk para pejabat Pemda DKI Jakarta tadi. ''Memang ada komisi. Cuma jumlahnya tak merata pada tiap orang,'' katanya tanpa mau menyebut angka. Sumber ini menambahkan, kemungkinan akan ada 17 pejabat lagi yang diperiksa sehubungan dengan tuduhan permainan komisi itu. Cerita tak sedap ini berawal dari kebakaran Pasar Jatinegara pada Juli 1991. Gubernur Wiyogo (waktu itu) meminta pasar ini segera dibangun kembali. Tanpa proses tender, Pemda DKI menunjuk PT Bina Koppin -- bekerja sama dengan PT Linggar Jati Wigena -- untuk membangun kembali pasar itu. Ini lantaran Bina Koppin mengajukan syarat kontrak kerja yang paling menguntungkan Pemda DKI Jakarta, seperti soal modal untuk pembangunan yang dipinjami dulu oleh Bina Koppin. Pembayaran kembali pinjaman modal itu diperoleh Bina Koppin dari hasil penjualan kios. Dari hasil penjualan kios itu, setelah ongkos pembangunan dikeluarkan, disepakati Bina Koppin mendapat 45% dan PD Pasar Jaya, badan usaha milik Pemda DKI Jakarta, memperoleh 55%. Walhasil, kabarnya setelah dikebut siang-malam, Pasar Regional Jatinegara, berlantai lima dengan luas bangunan lebih dari 36.000 meter persegi, masih sempat diresmikan Wiyogo. Pasar beratap fiberglass dan gaya bangunan post-mo ini menampung sekitar 2.300 kios, dan semuanya sudah habis terjual. Pasar baru Jatinegara ini menjadi masalah karena los sayur, daging, dan ikan, sudah dua kali kebanjiran. Bila hujan, kabarnya, air masuk sampai setinggi 20 cm lebih, dan ini merepotkan pedagang. ''Tak ada yang mau belanja di sini,'' keluh seorang pedagang di sana. Para pedagang ini membayar sewa Rp 900 ribu sampai Rp 4,8 juta per meter persegi selama 20 tahun. Genangan air di los-los itu, kabarnya, disebabkan air dari selokan tak bisa masuk ke sungai yang ada di belakang pasar. Wali Kota Jakarta Timur, Mas Sunaryono, sudah minta pemborong supaya memperbaiki ketidakberesan saluran pembuangan air itu. Namun, Direktur Bina Koppin, Kris Soemali, mengatakan bahwa drainase di luar pasar bukanlah tanggung jawab pihaknya. ''Itu urusan Dinas Pekerjaan Umum. Kami sudah minta itu diperbaiki,'' ujarnya. Ia menambahkan, ketika diresmikan, sudah 97% pekerjaan selesai, kecuali soal saluran tadi. Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur belum mengomentari masalah perbaikan saluran air sebagaimana diminta Bina Koppin. Mengapa proyek ini bisa diresmikan sebelum semua sempurna? Ada sogok? ''Kami tidak menyogok. Perhatian kami curahkan untuk membangun pasar itu siang dan malam,'' tambah Kris Soemali. Siapa tahu, peresmian dilakukan untuk mengejar waktu sebelum Wiyogo mengakhiri masa tugasnya. Sayangnya, Wiyogo enggan berkomentar. TH dan Indrawan