Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Revisi Undang-Undang MD3 muncul dua bulan sebelum keanggotaan DPR periode 2014-2019 berakhir.
Usulan revisi Undang-Undang MD3 justru datang dari PDIP, partai pemenang pemilu legislatif.
Ketua DPR mempunyai peran strategis di parlemen dan bisa memperkuat checks and balances pemerintahan.
ISU merevisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) muncul dua bulan sebelum masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 dan pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Percobaan mengubah kedudukan partai-partai di DPR kali ini melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu MD3.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
