CISDI: Prosedur Kemitraan Makan Bergizi Gratis Tak Transparan

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih mengatakan prosedur kemitraan dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis tak transparan. CISDI adalah organisasi nonprofit yang fokus pada advokasi kebijakan kesehatan. “Publik tak mengetahui ada berapa  skema dalam pengelolaan dapur,” kata Diah kepada Tempo, Jumat, 18 April 2025.

Menurut Diah, ada beberapa skema pengelolaan dapur. Di antaranya swakelola yang dipegang yayasan, namun ada juga yang dikerjakan koperasi. Namun demikian, CISDI menemukan pengelolaan makan siang gratis tak hanya berhenti di yayasan. “Yayasan bisa berkontrak dengan katering yang menjadi subkontraktor,” ujarnya.

Persoalan mitra makan bergizi gratis terungkap dalam liputan investigasi Tempo berjudul ‘Bancakan Proyek Makan Bergizi Gratis’. Laporan itu mengungkap aktor di balik yayasan yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan makan siang gratis. Yayasan itu terafiliasi ke keluarga dan pendukung Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2024 serta kader Partai Gerindra—partai yang didirikan dan dipimpin Prabowo.

Diah menyebutkan yayasan berkontrak dengan katering yang lebih mapan karena telah memiliki pekerja, dapur, dan peralatan. Model kerja sama ini bisa menimbulkan persoalan penagihan biaya makan siang, sebagaimana terjadi pada sebuah dapur di Kalibata, Jakarta Selatan. “Belum ada regulasi atau petunjuk teknis mengenai subkontraktor ini,” tuturnya.

Diah mendorong pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola makan bergizi. Selain skema kerja sama, pemerintah juga mesti mencantumkan nilai manfaat dari makan bergizi agar semua pihak bisa ikut mengawasi kualitasnya. Menurut ia, pemerintah memang menyatakan setiap porsi bernilai Rp 10 ribu, tapi tak ada yang bisa membuktikan nilai tersebut.