Dari cuti menteri sampai keseleo kaki

KAMPANYE barusan dimulai. Dan pekan terakhir sebelum diayunkannya "pesta demokrasi", Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan main yang sedikit banyak menyenangkan kontestan No. 1 dan N0. 3. Sebab aturan yang berlaku selama ini dianggap lebih menguntungkan pihak Golkar. Salah satu adalah tentang cuti dari Kepala Negara bagi para menteri yang ikut berkampanye. Sebelumnya beleid Pemerintah tampaknya tidak mengarah ke sana. Menteri Dalam Negeri Rudini, ketika menonaktifkan dua pejabat di lingkungannya yang masuk ke dalam Daftar Calon Tetap, mengatakan bahwa Menteri tidak akan terkena peraturan yang ada dalam UndangUndang No. 2 Tahun 1985. Alasannya, Menteri adalah pejabat negara, bukan pegawai negeri sipil. Kemudian Rudini menjelaskan lagi, "Kalau ada menteri berkampanye, pengawas Pemilu bisa saja bertanya apa ada surat cutinya." Selain soal cuti, Presiden Soeharto juga menegaskan, Menteri tak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Kesan lebih luwesnya Pemerintah juga tampak ketika muncul protes dari PDI tentang aturan main kampanye lewat televisi. Sebelumnya sudah diatur, yang boleh berkampanye lewat TV adalah fungsionaris DPP masing-masing partai. PDI, yang rugi karena andalan mereka seperti Megawati, Guruh Soekarnoputra, atau Kwik Kian Gie semuanya bukan orang-orang DPP, mengancam mau mogok. Selain itu protes PDI juga diakibatkan karena naskah kampanye mereka akan diperiksa lebih dulu sebelum dikumandangkan. Belakangan keluar penjelasan bahwa pemeriksaan naskah hanya untuk mengontrol agar waktu yang disediakan cukup. Juga kalau ada yang perlu diubah, pihak partai sendiri yang akan mengubahnya. Soal keharusan hanya anggota DPP yang bisa berkampanye lewat TV juga diubah. Selasa pekan lalu muncul perbaikan dari Departemen Penerangan, pidato kampanye bisa disampaikan oleh anggota yang ditunjuk, tak harus anggota DPP. Pencari suara, seperti Kwik, pun jadi manggut-manggut. "Saya siap, naskah saya juga sudah jadi," kata Kwik menyambut perubahan itu. Angin bagus buat Parpol bertiup sampai ke daerah. Di Jawa Timur, Kegiatan Semaan Al Qur'an "Mantab", tak tanggung-tanggung diliburkan mulai 2 Mei hingga 11 Juli. Semaan alias pengajian gaya Jawa Timur ini memang berkembang pesat belakangan ini. Semaan Mantab pimpinan kyai kharismatik, Hamim Jazuli dari pesantren al Falah, Kecamatan Ploso, Kabupaten Kediri, bisa menarik minat belasan ribu umat. Kegiatan tersebut berlangsung dari kota ke kota di Jawa Timur. Diliburkannya Semaan ini terjadi setelah polisi Bojonegoro membatalkan acara yang sedianya berlangsung Selasa pekan lalu di pendopo kabupaten kota tersebut. "Larangan itu sebenarnya tak ada. Kami hanya minta kegiatan mengumpulkan massa ditunda untuk sementara," kata Letkol. Ahmad Rifai, Kepala Dinas Penerangan Kepolisian Jawa Timur. Sebagai sebuah kegiatan keagamaan, Semaan sebenarnya tidak harus dilarang semasa kampanye. Namun, ada latar belakang lain. Kegiatan ini oleh Parpol dianggap mirip dengan kampanye Golkar. Maklum, hubungan Kyai Hamim Jazuli alias Gus Mik terbilang dekat dengan M. Said, Ketua Golkar Jawa Timur. Adalah M. Said yang hampir selalu hadir dalam setiap acara semaan oleh Gus Mik. "Saya menyayangkan kalau kegiatan Semaan yang anggun ini dimasuki kepentingan politik," kata Ketua PPP Jawa Timur H. Suleiman Fadeli. Di sisi lain, Gus Mik sendiri mengaku tak pernah berkampanye untuk Golkar. "Gus Mik itu kalau pidato tak pernah menyinggung Golkar. Beliau hanya membandingkan pembangunan antara zaman Orla dan Orba. Kalau dulu pakai lampu minyak, sekarang pakai listrik. Sepatah pun ia tak pernah menganjurkan orang memilih Golkar," kata Rudini. Toh isi pidato itu sedikit banyak dianggap bisa merugikan kalangan Parpol. Kalau toh akhirnya ia diliburkan, Gus Mik pun maklum. "Semaan itu kan sering didatangi tokoh yang kebetulan Ketua Golkar. Lalu tampaknya ada yang cemburu. Ini harus dimaklumi, ya kita liburkan saja," katanya tenang. Kabar baik buat Parpol juga berembus di Medan. Kawasan perkebunan, yang sejak Pemilu 1971 tertutup bagi PPP dan PDI, kini mulai dibuka. Hari pertama kampanye di Sumatera Utara, Minggu 10 Mei lalu, ditandai dengan kampanye bersama tiga kontestan di PT Perkebunan VI di Pabatu, sekitar 90 kilometer dari Medan. Di sebuah lapangan bola yang sudah disulap menjadi arena kampanye tiga kontestan naik secara bergantian ke panggung yang sama. Di atas mimbar juga tak terdapat atribut apaapa kecuali spanduk yang berisi slogan untuk menyukseskan Pemilu. Namun, Golkar rupanya populer di daerah perkebunan. Sepanjang jalan masuk, bendera kuning dan atribut Golkar lain tampak menyambut. Massa juga hanya berdiri di luar arena ketika Syufrie Helmi Tanjung, Ketua PPP SumUt, berpidato. Bak ada yang mengomando, tak satu pun sahutan muncul dari massa jika ia berteriak. Baru ketika giliran Golkar, massa membludak masuk ke lapangan diiringi yel-yel. Beruntunglah PDI yang kebagian nomor tiga. Juru kampanyenya, Panangian Siregar, seorang dokter, masih bisa merayu agar massa yang sudah ada di dalam lapangan tetap di situ. Massa juga bersemangat menyambut, "Beluuuumm..." ketika Siregar berteriak, "Apakah Saudara dengan upah dua ribu rupiah sehari bisa hidup dengan wajar?" Seusai kampanye bersama yang dua jam, panggung pun segera didominasi warna kuning dengan hiburan musik dangdut. Hadirian bersorak riuh ketika Mudyono, Ketua Golkar Sumatera Utara, asyik berjoget. Kesimpulannya, kampanye di perkebunan ini lebih berbau formalitas daripada memberi kesempatan kampanye yang sebenarnya bagi PDI atau PPP. Soal kesempatan ini sebenarnya sudah lama digugat oleh partai politik yang tak pernah bisa menyentuh langsung pemilih Sumatera Utara yang tinggal di kawasan perkebunan. Dan kali ini pintu juga baru dibuka untuk satu saja, dari puluhan perkebunan lain yang ada di Sumatera Utara. Namun, sekelumit kabar baik ini rupanya tidak melompat sampai ke Malang, Jawa Timur. Rencananya, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), berniat mengundang tiga kontestan untuk berkampanye di kampusnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan, sebagai bekas orang kampus, tidak segera menyambut rencana dari UMM. Tapi, menurut dia, itu terserah rektor yang bersangkutan. Kebetulan Rektor UMM, Malik Fajar, punya pandangan bagus. "Agar tiga peserta pemilu bisa menyampaikan gagasan segar tentang program mereka yang lebih berbobot di depan mahasiswa," kata Malik Fajar kepada Jawa Pos. Ia pun mengirim undangan kepada ketiga kontestan untuk hadir dan berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi polisi punya pendapat lain. Kampus UMM ternyata dinilai sama dengan Tempat Sekolah yang menurut Keppres N0. 8 Tahun 1992 adalah tempat terlarang untuk mengadakan kampanye. Maka izin yang diajukan agar bisa masuk kampus pun ditolak. Interpretasi ini agak mengherankan Pembantu Rektor III UMM, Muhajir Efendy. Ia beranggapan, tidak tepat jika kampus disamakan dengan Tempat Sekolah. Wajar saja jika kampanye dilarang di sekolah yang maksimal baru mencapai jenjang SMA. "Namun, untuk mahasiswa, kampanye itu perlu. Apalagi biasanya mereka baru pertama kali mempunyai hak pilih," kata Muhajir. Kalau saja diskusi bersama tadi jadi terlaksana, diskusi langsung kontestan dengan mahasiswa UMM mungkin akan memberikan warna yang lebih segar dalam kehidupan politik kita. Selain "insiden" di Malang, kampanye pemilu yang baru tiga hari itu juga sudah mulai diwarnai dengan pelanggaran kecil. Di Medan, misalnya, gambar-gambar Golkar kabarnya sudah tampak bertempelan di beberapa penjuru kota itu sejak Minggu dini hari. Sesuai dengan kesepakatan ketiga kontestan, penempelan gambar mestinya baru dimulai pagi hari setelah upacara pembukaan resmi yang dilakukan di Lapangan Merdeka, Medan, oleh Gubernur Sum-Ut Raja Inal Siregar. Di selatan Bekasi, Jawa Barat, di pohon-pohon sepanjang Kali Malang, gambar Golkar malah sudah terpasang sejak Sabtu malam pukul 8 ketika Rudini masih sibuk berpidato tentang Pemilu bersih yang disiarkan langsung oleh RRI dan TVRI. Namun, PDI juga bikin pelanggaran tentang peraturan pawai. Sebelum kampanye di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Ahad lalu, massa PDI tampak berkonvoi keliling Yogya dengan sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Bahkan konvoi ini sempat mencelakakan enam orang yang mesti dibawa ke rumah sakit karena terjatuh dari kendaraannya. Insiden kecil pelemparan batu atas konvoi massa PDI juga terjadi di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Untunglah pelemparan yang entah dari mana datangnya itu tak menimbulkan lukaluka yang serius. Pelanggaran lain yang bisa jadi tak terelakkan adalah soal kendaraan pengangkut.MDRVIVcmMDNM Peraturan menyebutkan, massa kontestan yang hendak menghadiri kampanye dilarang menggunakan kendaraan bak terbuka alias truk. Bagi Parpol, yang fulusnya tak sebanyak Golkar, ketentuan ini merepotkan rupanya. Itu sebabnya hampir dalam setiap pertemuan mengenai kampanye Parpol selalu menuntut agar mereka diizinkan memakai truk. Pelanggaran itu terjadi ketika PDI berkampanye di Surabaya Ahad kemarin. Sebagian massa mereka menggunakan truktruk terbuka. Tapi para petugas keamanan tampaknya diam saja. "Tak ada perintah dari atas," kata seorang petugas. Bisa diduga, pelanggaran seperti itu akan lebih sering terjadi. Beberapa kontestan tampak sudah mengantisipasi soal ini, misalnya, PPP membentuk sebuah barisan sukarelawan yang diberi nama Tim Pembelaan Pemilu PPP atau disingkat TP-P4. Sukarelawan inilah yang diminta memantau berbagai pelanggaran dan melaporkannya kepada pimpinan mereka. PDI punya jalan lain. Partai Banteng ini mengadakan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk menangani kasuskasus yang kelak mungkin timbul. Ini memang bukan kerja sama resmi. Tapi LBH sepakat untuk membantu PDI dalam setiap kasus pemilu. "Pada prinsipnya, kami terbuka untuk membantu siapa saja yang haknya dirugikan dalam pemilu," kata Hendardi. Dia adalah pengacara yang mewakili LBH dalam pertemuan dengan Ketua Umum PDI Soerjadi. Menghadapi langkah persiapan para saingan ini Sekjen Golkar Rachmat Witoelar tampak tenang saja. "Ibarat orang main tenis tak perlu mencari tambahan hakim garis atau wasit. Sebab aturan mainnya sudah demikian," katanya bertamsil. Sejauh ini semua memang berjalan aman dan lancar kecuali satu kampanye PDI di Uleekareng, Aceh, yang terpaksa dibatalkan. Tak ada yang serius di sini. Kampanye itu sedianya digelar Minggu kemarin. Namun, juru kampanye andalan PDI, Tengku Syeh Haji Razali Hasan Kruengkalee, ulama senior berusia 70 tahun, keseleo kakinya sehari menjelang kampanye. Dia ulama andalan PDI, calon No. 1 PDI untuk Kabupaten Aceh Besar. Siapa tahu, setelah kaki Tengku Hasan sembuh, kampanye PDI akan berkibarkibar di Serambi Mekah. Yopie Hidayat, Iwan Himawan (Jakarta), Kelik Nugroho, Zed Abidien (Surabaya), S. Napitupulu, M. Mukhtar (Medan)