Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Dasco: Presiden Prabowo Minta KPK Awasi Penyelenggaraan Haji 2025

Presiden Prabowo Subianto disebut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

7 Januari 2025 | 22.02 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 2025. “Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik,” ujar Dasco saat rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Januari 2025.
 
Saat ditemui seusai rapat koordinasi, Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, Presiden Prabowo memang ingin aparat penegak hukum mengawal penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. “Dalam suatu rapat, saya mendengar bahwa Pak Prabowo memang meminta agar penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum,” kata dia.
 
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Harian Partai Gerindra itu menyatakan keprihatinannya bahwa penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu memerlukan perbaikan. Lebih lanjut, ia berkata aparat penegak hukum selain KPK bisa ikut menjadi pengawas penyelenggaraan ibadah haji. “Ya, bisa nanti dari kejaksaan, bisa dari pemerintah supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
 
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mendampingi penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Nasaruddin, pengawasan Kejaksaan Agung dan KPK bisa membantu membersihkan Kemenag dan penyelenggaraan haji dari praktik korupsi.
 
“Kami sudah berbicara dengan Jaksa Agung minta pendampingan.  Dalam waktu dekat, kami mencari waktu untuk juga berbicara dengan KPK agar masalah haji ini mohon didampingi,” kata Nasaruddin dalam Mudzakarah Perhajian di Bandung, Jawa Barat seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian Agama pada Jumat, 8 November 2024.
 
Nasaruddin mengatakan tidak ingin mendengar ada penyimpangan sekecil apapun di Kementerian Agama dalam urusan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Nasaruddin mengatakan penyelenggaraan haji bisa sukses dan lancar jika umat terlayani dengan baik. Selain itu, penyelenggara haji juga harus memastikan bahwa tidak ada penyelewengan apapun yang merugikan negara.
 
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor:


Makan Bergizi Gratis Hari Pertama Banyak Masalah, Dasco Bilang Perlu Disempurnakan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nabiila Azzahra

Nabiila Azzahra

Reporter Tempo sejak 2023.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus