Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Adu Balap Deklarasi

Dugaan korupsi Formula E memicu Partai NasDem mempercepat deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

9 Oktober 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DEKLARASI Anies Baswedan sebagai calon presiden sebenarnya akan digelar November mendatang. Namun pada Ahad sore, 2 Oktober lalu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggelar pertemuan mendadak dengan petinggi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam persamuhan itu, Surya menyatakan NasDem akan mempercepat pengukuhan Anies keesokan harinya, Senin, 3 Oktober.

“Pokok pembicaraannya mengenai rencana NasDem mengumumkan pencapresan Anies,” kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PKS Al Muzzammil Yusuf, Rabu, 5 Oktober lalu. Muzzammil datang bersama dua pengurus PKS. Adapun rombongan Demokrat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.

Menurut Muzzammil, Surya Paloh sempat meminta tanggapan dari tetamunya ihwal percepatan tersebut. Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat itu lantas menyatakan bahwa partainya menghormati keputusan tersebut. “Keputusan itu pasti melewati pertimbangan yang matang,” tutur Muzzammil menirukan ucapannya kepada Surya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memeluk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pengumuman deklarasi Calon Presiden di Nasdem Tower, Jakarta, 3 Oktober 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dua peserta rapat bercerita, Surya sempat menyinggung kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E yang tengah dihadapi Anies. Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 7 September lalu. Narasumber yang sama menyebutkan kasus Formula E menjadi salah satu pertimbangan mempercepat jadwal deklarasi dari semula 10 November 2022 atau sehari sebelum ulang tahun NasDem.

Beberapa hari sebelum persamuhan di NasDem Tower, beredar kabar bahwa KPK bersiap-siap menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Seorang politikus NasDem dan petinggi Demokrat mengatakan informasi itu juga dibahas dua hari sebelum pertemuan dengan Surya Paloh atau pada Jumat, 30 September lalu.

Baca: Manuver Surya Paloh dan Jusuf Kalla Menjadikan Anies Baswedan Calon Presiden

Dalam pertemuan di NasDem Tower, pengurus Demokrat menyarankan agar deklarasi digelar bukan untuk Anies semata. Seorang peserta rapat mengatakan petinggi partai yang dipimpin oleh Agus Harimuti Yudhoyono atau AHY itu meminta agar nama calon wakil presiden sekalian diumumkan dengan menghadirkan pengurus dari tiga partai anggota koalisi.

Narasumber yang sama menyatakan Demokrat mengusulkan koalisi merampungkan lebih dulu pembahasan pendamping Anies, anggaran kampanye, serta program kerja calon presiden dan wakil presiden. Meski demikian, Demokrat menghormati keputusan NasDem yang hendak mengumumkan dukungan terhadap Anies lebih awal ketimbang dua partai lain.

Beberapa jam sebelum bertemu petinggi Demokrat dan PKS, Surya Paloh memanggil sejumlah pejabat teras Nasdem setelah tiba dari lawatan ke Singapura pada pukul 13.00. Ia menyampaikan skenario pengumuman deklarasi Anies yang diterima oleh koleganya. Sekitar satu setengah jam kemudian, Surya juga bertemu dengan Anies Baswedan dan menyampaikan keputusan tersebut.

Pada hari yang sama, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya bertandang ke NasDem Tower. Mereka berdiskusi selama sekitar tiga jam. “Saya diundang sebagai peneliti,” kata Yunarto melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 5 Oktober lalu.

Survei Charta Politika pada April 2022 menunjukkan Anies memiliki basis massa pendukung dari enam partai politik. Tiga partai terbesar adalah PKS, Partai Amanat Nasional, dan NasDem. Berdasarkan hasil sigi yang sama, suara pemilih NasDem masih terpecah, yakni 33,9 persen mendukung Anies dan 32,3 persen memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Anies, Ganjar, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Andika Perkasa adalah tokoh yang direkomendasikan menjadi calon presiden dalam Rapat Kerja Nasional Partai NasDem di Senayan, Jakarta, pertengahan Juni lalu. Seorang petinggi NasDem mengaku partainya juga berkomunikasi dengan Ganjar dan Andika, tapi belum membuahkan hasil.

Baca: Beda Peluang Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Menjadi Calon Presiden

Dua narasumber yang mengetahui komunikasi tersebut bercerita, Ganjar diundang ke resepsi pernikahan anak seorang politikus NasDem pada Ahad, 18 September lalu. Forum itu diharapkan bisa mempertemukan Surya dan Ganjar. Belakangan, Surya malah bersirobok dan berpotret dengan Anies, Jusuf Kalla, Agus Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam resepsi tersebut.

Menurut narasumber yang sama, Ganjar Pranowo sebetulnya sempat mengabarkan kepada protokoler bahwa ia sedang bersiap menuju ke lokasi pesta. Namun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tak kunjung tiba sampai acara selesai. Kepada Tempo pada Kamis, 6 Oktober lalu, Ganjar menolak berkomentar mengenai resepsi politikus NasDem itu. “Info dari mana itu?” tuturnya.

NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada Senin, 3 Oktober lalu. Surya mengatakan Anies dipilih karena gagasan Gubernur Jakarta itu sejalan dengan NasDem. Surya menampik dugaan bahwa deklarasi tersebut dipengaruhi oleh kasus dugaan korupsi Formula E. “Tak ada kaitan antara NasDem, pencalonan Bung Anies, dan KPK,” katanya. “Semua berjalan masing-masing.”

Adapun Anies menyatakan siap menerima mandat dari NasDem. “Kami siap jalan bersama,” ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini.

•••

KEPUTUSAN NasDem mengusung Anies makin matang sekitar pekan keempat September lalu. Sepuluh hari sebelum mengumumkan pencalonan Anies, Surya menemui Presiden Joko Widodo. Ia memberi tahu tentang sikap partainya yang bakal mengusung Anies pada pemilihan presiden 2024.

Orang dekat Surya yang mengetahui isi pertemuan itu menyebutkan bos Media Group itu menyampaikan kepada Jokowi bahwa Anies akan melanjutkan program pemerintah jika terpilih sebagai presiden. Jokowi pun dikatakan menghargai sikap Surya Paloh.

Berkunjung ke Batang, Jawa Tengah, pada hari yang sama dengan deklarasi Anies, Jokowi enggan menanggapi pertanyaan pewarta mengenai kontestasi bekas bawahannya itu. “Kita masih berduka,” kata Jokowi. Dua hari sebelumnya, terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menewaskan lebih dari 130 orang.

Baca: Peran Mantan Pendukung Jokowi yang Kini Menyokong Anies Baswedan

NasDem disebut-sebut menggaet Anies karena mengincar efek ekor jas atau coattail effect. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu NasDem Syarief Abdullah Al Kadrie mengatakan partainya akan mendapat tambahan sebelas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat jika mengusung Anies. Survei internal menunjukkan perolehan suara NasDem juga berpeluang melonjak 4 persen menjadi 13 persen dalam Pemilihan Umum 2024.

Namun NasDem tak bisa sendirian mengusung Anies. Partai ini hanya memiliki 59 kursi di DPR. Anies memerlukan tambahan 56 kursi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebanyak 115 kursi. Kongsi NasDem dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera akan membuat koalisi ini menguasai 163 kursi DPR.

Demokrat dan PKS disebut-sebut masih menunggu kelanjutan kasus Formula E. Setelah deklarasi Anies rampung digelar pada Senin, 3 Oktober lalu, acara dilanjutkan dengan diskusi petinggi dan pakar hukum dari tiga partai untuk membedah kasus Formula E. Dua politikus yang mengetahui acara tersebut menyebutkan bahwa peserta rapat tak menemukan pelanggaran hukum oleh Anies.

Anies Baswedan disambut Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, 7 Oktober 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W



Meski demikian, sejumlah pengurus Demokrat kembali mengulas kasus tersebut pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 4 Oktober lalu. Tiga politikus Demokrat yang mengetahui isi rapat itu mengungkapkan bahwa para peserta menyimpulkan Anies tak menerima duit dari ajang Formula E.

Pengurus Demokrat mewaspadai isu pembayaran biaya penyelenggaraan oleh pemerintah DKI ke panitia Formula E. Pemerintah DKI diduga mengirim commitment fee setelah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah DKI diketuk tapi belum diundangkan. Pertemuan itu juga mengkaji pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berpotensi menjerat Anies.

Peserta menyoroti pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Merujuk pada tafsir pasal itu, dua politikus Demokrat menjelaskan bahwa Anies tak akan menjadi tersangka sepanjang belum ada audit Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menyatakan ada kerugian negara dalam ajang Formula E.

Dimintai konfirmasi di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 September lalu, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya tak membantah ataupun membenarkan adanya pertemuan khusus untuk mengulas kasus Formula E yang ditangani komisi antirasuah.

Di tengah kasus hukum yang dihadapi Anies, Demokrat tetap yakin atas peluang cucu Abdurrahman Baswedan itu sebagai calon presiden. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief mengatakan departemennya rutin memberikan hasil survei internal kepada Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Andi, elektabilitas Anies terus bersaing dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Kami berdiskusi mengenai elektabilitas calon presiden dan calon legislatif yang berpotensi memenangkan Demokrat di Pemilu 2024,” ucap Andi.

Pada Jumat, 7 Oktober lalu, Anies menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Ia menghadiri tiga sesi pertemuan: empat mata dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, rapat terbatas dengan anggota Majelis Tinggi, dan rapat pleno dengan puluhan pengurus pusat.

Amir Syamsuddin, anggota Majelis Tinggi Demokrat, yang hadir dalam acara itu mengatakan diskusi Anies dengan Agus serta pengurus partai membuat peluang  kerja sama makin dekat. “Kami bisa merasakan chemistry yang sangat kuat,” ujar mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

Namun Demokrat belum mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden mereka. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengungkapkan Anies harus bertemu lagi dengan calon anggota koalisi lain. Partai yang belum disambangi Anies adalah PKS. “Jika semua klop, kami siap deklarasi,” kata Andi.

Adapun PKS belum terang-terangan menyatakan rencana deklarasi Anies sebagai calon presiden. Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan partainya masih mengolah survei untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden. PKS menetapkan tenggat pengumuman calon pada akhir 2022. “Sembari wait and see dinamika di luar juga,” tutur Kholid.

Ketua PKS Mardani Ali Sera menyebutkan ada kasus tertentu yang membuat partainya memberi kesempatan NasDem untuk mengumumkan pencalonan Anies lebih dulu. Kasus yang dimaksud adalah pengusutan kasus korupsi biaya adu balap Formula E yang kini ditangani KPK.

Menurut Mardani, PKS semula ingin koalisi terbentuk dulu, lalu menyepakati pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setelah itu, koalisi bersama-sama mengumumkan pencalonan kandidat. Saat ini, pasangan Anies dalam pemilihan presiden 2024 belum ditentukan. “Ibarat pernikahan, pasangan pengantin ini dengan siapa?” ujar anggota Komisi Pemerintahan DPR ini.

Baca: Sebesar Apa Dukungan Kelompok Islam 212 untuk Anies Basedan? 

•••

TIGA orang dekat Anies serta dua petinggi Partai NasDem dan Demokrat mengatakan koalisi pendukung Gubernur Jakarta telah menyepakati jargon “perubahan” dalam kampanye. Tema ini diperkirakan mampu meraup dukungan calon pemilih yang menginginkan adanya pergantian rezim pemerintah.

Menurut para narasumber ini, Anies satu-satunya tokoh yang punya elektabilitas tinggi tapi tidak menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Dalam berbagai sigi, Anies bersaing dengan Ganjar Pranowo, politikus PDI Perjuangan yang menjadi partai pengusung utama Jokowi, serta Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan.

Baca: Peran Jokowi di Balik Koalisi Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar

Survei Centre for Strategic and International Studies pada September 2022 terhadap pemilih berusia 17-39 tahun menunjukkan Anies Baswedan selalu unggul saat head to head dengan Ganjar atau Prabowo. Dalam simulasi, Anies meraup 47,8 persen dukungan dan Ganjar 43,9 persen. Menantang Prabowo, Anies unggul 48,6 persen dan Prabowo meraih 42,8 persen suara.


“Bang Surya Paloh dan keluarga besar NasDem, bismillah kami terima, kami siap jalan bersama.”

Anies Baswedan, Senin, 3 Oktober 2022




Dalam wawancara tertulis dengan Tempo pada Sabtu, 8 Oktober lalu, Anies Baswedan menyatakan bahwa ia tak akan mengubah semua program pembangunan Presiden Joko Widodo jika memenangi pemilu presiden. “Prinsip saya adalah continuity and change,” katanya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI, HUSSEIN ABRI DONGORAN, IMA DINI SHAFIRA, FAJAR PEBRIANTO, YUDHISTIRA YOGA, SALSYABILLA (MAGANG)
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Raymundus Rikang

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai redaktur di Desk Nasional majalah Tempo. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus