Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, menyarankan agar adanya pemisahan waktu pelaksanaan antara pemilihan umum atau Pemilu nasional dan lokal untuk menghindari ekses negatif dari Pilkada langsung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Harus kita pisah, jangan jadikan satu lagi. Karena ada keputusan MK yang memberikan enam model keserentakan Pemilu yang bisa ditawarkan,” kata Zulfikar dalam keterangan resmi, pada Senin, 16 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu, kata dia, dapat dilakukan terpisah dengan jarak satu tahun. Zulfikar menyatakan opsi mekanisme itu dapat diterapkan karena diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK.
Adapun pernyataan itu disampaikan Zulfikar ketika merespons wacana Presiden Prabowo agar kepala daerah dipilih lewat DPRD. Menurut politikus Partai Golkar itu, fokus kajian tidak hanya melulu soal model pelaksanaan yang dinilai paling tepat, tetapi juga melakukan pendalaman demokrasi oleh para aktor politik.
“Partai-partai, paslon-paslon juga harus berubah, ajak pemilih untuk berubah. Karena kan kita diberi tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik,” kata dia.
Zulfikar berpendapat Pilkada perlu diselenggarakan langsung oleh rakyat seperti yang terjadi saat ini. Namun perlu disertai catatan melakukan rekayasa untuk menghindari ekses negatif pilkada.
Selain meminta pemisahan pelaksanaan, dia pun menyarankan agar pemerintah mewajibkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. "Menegaskan bahwa berpartisipasi dalam Pemilu adalah kewajiban, bukan hak,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung ingin pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD lantaran menurutnya sistem pemilihan langsung menelan biaya mahal.
"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo mengatakan negara bisa menghemat triliunan rupiah jika pilkada dilakukan oleh DPRD. Anggaran tersebut, ucap Prabowo, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan. Ia pun mencontohkan dengan apa yang terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,” kata Prabowo.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
