Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Draf Inpres Pembangunan Monumen Pemerintahan Darurat RI di Sumbar Rampung

Mahfud Md berujar Monumen Nasional PDRI sangat penting karena sebagai simbol sejarah perjuangan bangsa.

23 Maret 2021 | 21.32 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD berjalan meninggalkan rumah duka anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021. Ia kerap menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Perbesar
Menko Polhukam Mahfud MD berjalan meninggalkan rumah duka anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021. Ia kerap menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sudah merampungkan draf instruksi presiden (Inpres) tentang pembangunan Monumen Nasional Bela Negara atau Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Dengan demikian, pembangunan monumen tersebut bisa segera dilanjutkan jika draf sudah disetujui presiden.

Manteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan draf Inpres telah disetujui oleh seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, serta Bappenas.

Draf Inpres selanjutnya akan diteruskan ke Sekretariat Kabinet untuk ditelaah. "Jika tidak ada masalah di Seskab, saya usul ke Presiden untuk dipresentasikan. Itu biasanya tidak lama. Jika sudah komplit akan lebih cepat,” ujar Mahfud Md lewat keterangan tertulis, Selasa, 23 Maret 2021.

Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara tertunda selama kurang lebih sembilan tahun. Dengan adanya Inpres sebagai payung hukum, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Nasional PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Mahfud berujar Monumen Nasional PDRI  sangat penting karena sebagai simbol sejarah perjuangan bangsa. Salah satu tujuan dibuatnya monumen ini adalah untuk mengingat momen perjuangan saat terjadinya kekosongan pemerintahan pada 1948-1949.

“Kalau dulu tidak ada PDRI, kira-kira Indonesia sudah bubar. Ketika Bung Karno ditangkap (Belanda), pemerintahan lumpuh. Tapi ada PDRI yang menyelamatkan membuat sambungan, sehingga pemerintahan dan negara tetap ada. Ketika Bung Karno Bung Hatta bebas, baru balik lagi pemerintahan,” ujar Mahfud.

DEWI NURITA

Baca Juga: Sjafruddin Prawiranegara Diusulkan Lagi Jadi Pahlawan Nasional

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus