Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar puncak demo mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain di Jakarta, beberapa hari ini demo mahasiswa terjadi di sejumlah daerah, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengatakan aksi salah satunya untuk menentang kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran hampir di semua kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah efisiensi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puncak aksi bertepatan dengan pelantikan kepala daerah
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Herianto mengatakan pemilihan tanggal puncak aksi karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025. Mahasiswa, kata Herianto, ingin memperingatkan kepala daerah terpilih tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
"Jadi bebannya bukan pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga harus berpikir posisi di sana," kata Herianto saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Pelantikan kepala daerah secara serentak akan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 481 kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari nanti.
Demonstrasi berlanjut karena pemerintah tidak memberikan respons
Menurut Herianto, langkah BEM SI menggelar aksi lanjutan salah satunya karena pemerintah tidak merespons aspirasi mahasiswa pada Senin, 17 Februari 2025. Herianto berharap pemerintah merespons cepat aspirasi mahasiswa sebab masyarakat menunggu.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan mahasiswa yang melakukan aksi bertajuk Indonesia Gelap perlu lebih jeli mengenai isu efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap pendidikan. Menurut dia, pemerintah juga akan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap peningkatan biaya pendidikan.
Tuntutan para mahasiswa
Selain tuntutan pencabutan kebijakan pemangkasan anggaran, BEM SI menuntut ada transparansi pembangunan. Banyak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dianggap justru merugikan masyarakat dengan melakukan penggusuran. Tidak hanya itu, BEM SI meminta penolakan revisi UU Minerba. Lalu, menolak dwifungsi TNI dan meminta sahkan RUU perampasan aset.
Setidaknya, ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada demonstrasi Senin lalu. BEM SI dan koalisi masyarakat sipil merespons keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Istana klaim Prabowo hormati tuntutan mahasiswa
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menghormati 13 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap. Menurut dia, pemerintah sudah biasa mengadapi beragam jenis aspirasi dari masyarakat.
“Kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden. Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi aspirasi-aspirasi,” kata Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan pemerintah menerima aspirasi itu dengan tangan terbuka. Namun ia mengharapkan masukan yang diberikan harus konstruktif. Menurut dia, ada pihak yang cenderung ingin membentur-benturkan pemerintah dengan masayarakat.
Selain itu, Prasetyo berharap mahasiswa yang melakukan aksi tidak merusak fasiltias umum. “Mohon maaf adik-adik, please tolong jangan merusak fasilitas-fasilitas,” ujar dia.
Hendrik Yaputra dan Andi Adam Fathurahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
