Gatot Soeherman Sedang Bersiap-siap

IBUKOTA Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, tidak banyak berubah dalam masa sepuluh tahun terakhir. Kecuali penambahan gedung-gedung baru -- dan juga lapangan tenis di wilayah kota yang diperluas. Kota tersebut tetap berfungsi utama sebagai pusat administrasi pemerintah bagi 2,6 juta penduduk NTB. Penduduk NTB memang termasuk daerah yang pendapatan per kapitanya paling rendah. Terutama karena kurangnya lapangan kerja di luar sektor pertanian. Kegiatan industri kecil hanya ada di beberapa tempat saja, antaranya di Cakranegara. Usaha kehutanan yang kecil hanya ada di Calabai, Kabupaten Dompu. Pertambangan samasekali belum diusahakan, walaupun kabarnya sumber mineral cukup banyak di Pulau Sumbawa. Dengan begitu, tidak ada kegiatan sektoral yang bisa menjadi motor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di sektor pertanian pangan, keadaannya tidak lebih menggembirakan. Di Pulau Lombok, dengan kepadatan penduduk lebih dari 400 jiwa per kilometer, areal tanah pertanian rata-rata 0,21 Hektar sedang di Jawa 0,22 hektar per kepala keluarga. Kemudian, ada lagi masalah Lombok Selatan yang kekurangan makan secara periodik. Di wilayah ini, sekitar 600 ribu penduduk di 9 kecamatan kritis menggantungkan hidup pada air hujan. Kalau hujan sedikit, panen gagal dan kekurangan makan merajalela. Bahkan tahun ini kekurangan makan sudah menjalar ke beberapa kabupaten lain di Pulau Lombok juga Sumbawa akibat panen yang gagal karena serangan wereng dan tikus. Sementara petani sebagaimana dikatakan ir Mahmud, Kepala Sub Dinas Produksi dari Dinas Pertanian kepada pembantu TEMPO Oka Sunandi, sering tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan petugas. Misalnya membantah perlunya menanam padi anti wereng (VUTW). Sampai-sampai Camat Cakranegara Mas'ud misalnya "merasa senang padi rakyat pada rusak supaya mereka sadar perlunya mengikuti petunjuk atau anjuran Dinas Pertanian." Ijon Untungnya, hal-hal di atas disadari oleh Gubernur NTB yang baru Gatot Soeherman. "Saya sekarang dalam tahap konsolidasi untuk suatu take-off pembangunan yang sesuai dengan keadaan NTB," katanya baru-baru ini. Lombok katanya, akan diusahakan kembali menjadi gudang pangan. Untuk itu, antara lain pola distribusi dan perdagangan akan dirubah. Prosesing dan distribusi beras diserahkan pada BUUD. Pola distribusi ini memang menentukan struktur ekonomi di Pulau Lombok, di samping pemilikan tanah. Umumnya penggilingan padi milik kaum non-pribumi yang dengan sistim ijon mengikat petani-petani jauh sebelum panen datang. Ini tidak jarang menyebabkan terjadinya ekspor beras keluar daerah pada saat sebagian penduduk Lombok kelaparan.