Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak memprioritaskan figur calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari lembaga penegak hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Diky Anandya mengatakan figur capim dan calon dewan pengawas KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum berpotensi besar memiliki loyalitas ganda.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini tentu sangat berbahaya bagi integritas pemberantasan korupsi apabila figur tersebut menjabat," kata Diky, Jumat, 15 November 2024.
Figur yang memiliki loyalitas ganda, Diky menjelaskan, dapat menyebabkan muruah pemberantasan korupsi terdegradasi, bahkan hilang karena adanya konflik kepentingan.
"Apalagi jika pelaku memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi, atau menjadi senior di lembaga," ujar dia.
Pun, Diky melanjutkan, secara ketentuan tidak ada aturan yang mengharuskan komposisi pimpinan lembaga antirasuah harus berisi figur yang berasal dari lembaga atau berlatar belakang penegak hukum.
Sehingga, kata dia, DPR amat diharapkan dapat melakukan fit and proper test calon dewas dan capim KPK dengan sangat teliti, khususnya dalam hal menguji kompetensi dan menilai rekam jejak figur tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi. "Agar hasilnya juga berintegritas," ucap Diky.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo telah menjawab surat dari DPR ihwal kelanjutan proses seleksi capim KPK.
Surat itu berkenaan dengan keputusan Prabowo perihal seleksi capim KPK yang sudah rampung saat kepemimpinan presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Yusril, Prabowo menyetujui sepuluh nama capim KPK yang diusulkan panitia seleksi di pemerintahan Jokowi.
Pada Oktober lalu, Jokowi menyerahkan Surat Presiden ke DPR mengenai capim dan dewas KPK tertanggal 15 Oktober 2024.
Nama-nama capim KPK tersebut, antara lain Agus Joko Pramono; Ahmad Alamsyah Saragih; Djoko Poerwanto; Fitroh Rohcahyanto; Ibnu Basuki Widodo; Ida Budhiati; Johanis Tanak; Michael Rolandi Cesnanta Brata; Poengky Indarti; dan Setyo Budiyanto.
Sementara 10 nama calon dewas KPK adalah Benny Jozua Mamoto; Chisca Mirawati; Elly Fariani; Gusrizal; Hamdi Hassyarbaini; Heru Kreshna Reza; Iskandar Mz; Mirwaiz; Sumpeno; dan Wisnu Baroto.
Pilihan Editor: Paslon ASIH Kolaborasi dengan Anies Baswedan di Pilgub Jabar
Foto 
