Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena pemangkasan hingga 50 persen. “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Selasa, 11 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Arkeolog Sebut Banyak Data yang Hilang di Situs Gunung Padang
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan mengatakan ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan Publik, dan bantuan sosial. “Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ujarnya.
“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini.”
Tempo berupaya mengkonfirmasi pemangkasan anggaran ke Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Namun upaya konfirmasi Tempo belum berbalas. Sebelumnya BMKG mengajukan permohonan dispensasi atas pemotongan anggaran sebesar Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen yang diterimanya dari anggaran semula senilai Rp 2,826 triliun.
BMKG menyatakan pemangkasan yang dibungkus dalam kebijakan efisiensi ini berdampak pada banyak alat operasional utama miliknya terancam mati.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin merujuk kepada dampak kepada kemampuan untuk pemeliharaan alat-alat tersebut yang berkurang hingga sebesar 71 persen. Dampak berikutnya adalah observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami terganggu.
Muslihhuddin mencontohkan hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia. Mayoritas kondisinya saat ini, kata dia, sudah melampaui usia kelayakan.
Kemampuan pemeliharaan eksisting yang dikurangi hingga 71 persen dikhawatirkan bakal menurunkan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih.
Akibatnya, jangkauan penyebarluasan informasi gempa dan tsunami juga bakal menurun 70 persen. “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen,” kata Muslihhuddin dikutip dari Antara.
Bahkan, kata dia, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia sulit terlaksana karena anggarannya dipangkas itu. Modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG termasuk untuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100 persen dinyatakan menjadi tidak terwujud. Akibatnya, keselamatan transportasi juga terganggu.
Foto 
