Jan pronk silakan datang

MENLU Ali Alatas akan terbang ke Negeri Belanda seusai KTT ASEAN di Singapura. Misi utama Alatas tentu saja adalah untuk meratakan jalan agar pemerintah Belanda meninjau kembali penghentian bantuannya kepada Indonesia. Alatas, yang belakangan ini tampak letih, pasti akan disambut Menlu Hans van den Broek. Rekannya dari Partai Kristen Demokrat itu sejak semula memang berkepala dingin dalam menilai Peristiwa Dili. Menlu Van den Broek, atas nama pemerintahnya, juga telah menulis surat kepada parlemen Belanda (Tweede Kamer). Dia memuji hasil Komisi Penyelidik Nasional (KPN) dan tindakan yang ditempuh Presiden Soeharto terhadap Peristiwa Dili. "Tindakan-tindakan itu memberikan harapan," tulisnya. Angka korban 50 orang, seperti yang disebut KPN, dipandang pemerintah Belanda sebagai koreksi atas angka sebelumnya yang menyebut 19 orang mati. Van den Broek juga menyatakan penghargaannya atas tekad pemerintah RI untuk mencari orang-orang yang hilang dan tak tentu kuburnya. Menlu Belanda ini juga angkat topi atas sikap tegas Presiden Soeharto memutasikan dua perwira tinggi yang dianggap bertanggung jawab atas Peristiwa Dili. Dia juga menilai positif kesediaan Presiden menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban insiden Dili. Bagaimana ihwal kelanjutan bantuan Belanda untuk Indonesia, yang semula direncanakan 195 juta gulden (sekitar Rp 215 milyar) untuk 1992? Ini masih tergantung "hasil pembicaraan pemerintah RI dengan utusan khusus Sekjen PBB, yang dijadwalkan akan datang awal Februari," kata Menlu Broek. Kritik dari parlemen, seperti biasa, muncul. Ny. Ria Beckers de Bruijn, dari Partai Groen Links (Kiri Hijau), menilai Menlu Broek berbelit-belit. Dia lebih suka bila pemerintah Belanda bersikap tegas: akan melanjutkan bantuan kalau ada penyidikan bebas oleh lembaga internasional dari PBB di Tim-Tim. "Kalau ini disetujui, kami baru merasa puas," katanya. Doeke Eisma dari Democraten 66 menyambung, "Apa yang dilakukan Presiden Soeharto sangat positif." Tapi ada syarat. "Beri kesempatan kepada utusan khusus PBB untuk menyelidiki dengan bebas, dan hentikan perlakuan semenamena atas para tahanan di Tim-Tim," katanya. Kerewelan parlemen Belanda tentu harus diperhitungkan oleh pemerintahnya. Soalnya akan menjadi lebih jelas saat Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda Jan Pronk berkunjung ke Indonesia, Maret atau April tahun ini. Suatu kunjungan rutin Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), sebelum negeri-negeri "donor" itu berkumpul setiap tahun. Sidang IGGI yang ke35 telah dijadwalkan berlangsung pada 1617 Juni tahun ini, biasanya di Amsterdam. Tapi kali ini ditunda selama dua minggu. Maklum, selain Belanda, adalah Kanada dan Denmark yang sudah menyatakan akan menangguhkan bantuan baru kepada Indonesia. Namun, sebuah sumber di Kedubes Kanada di Jakarta, yang memuji reaksi Presiden Soeharto terhadap Peristiwa Dili, mengatakan, "Kami masih harus meyakinkan publik di Kanada yang tak banyak tahu tentang situasi di Indonesia." Belum lama terjadi debat menarik dalam parlemen Kanada (House of Commons). Chris Dagg, Direktur Proyek Pengembangan Wilayah Indonesia Timur, mengimbau para anggota parlemen agar bisa lebih mendalami masalah di Indonesia. Seraya mengacungkan majalah TEMPO, Dagg berkata, "Indonesia telah mengalami proses perubahan ke arah yang lebih demokratis. Keterbukaan dan hak asasi manusia bukan lagi masalah yang peka untuk rakyat Indonesia." Apakah kunjungan Ketua IGGI ke Indonesia akan membawa kabar yang lebih baik untuk melanjutkan bantuan terhadap pembangunan di Indonesia? Itu sedikit banyak tergantung hasil pembicaraan Utusan Khusus Sekjen PBB ke Indonesia yang kabarnya akan berlangsung Februari ini. Tersebutlah nama Amos Waco, diplomat kawakan asal Kenya, yang oleh PPB dipilih untuk menyelidiki soal pembunuhan (arbitrary killings). Dia akan datang ke Indonesia selaku personal emissary alias utusan pribadi Sekjen PBB. Tapi Bambang Harymurti, koresponden TEMPO di Washington DC, mengabarkan Amos Waco sudah terbang kembali ke Kenya barubaru ini karena diangkat sebagai jaksa agung. Siapa pun yang akan datang sebagai utusan khusus PBB, status personal emissary ini berbeda dengan peran Peter Kooijmans yang memimpin Tim Komisi Hak-Hak Asasi PBB. Saat Komisi tiga orang itu berada di Dili, meledaklah Peristiwa 12 November itu. Ketika itu Kooijmans memang menyandang tugas sebagai special rapporteur (pelapor khusus) mengenai benar tidaknya telah terjadi penyiksaan (torture) di Indonesia terhadap para tahanan. Maka, atas undangan pemerintah Indonesia, tim Kooijmans mengunjungi berbagai tempat, salah satunya adalah Tim-Tim. Waco, utusan khusus PBB itu, dalam tugasnya biasa disebut special envoy. Misinya hanya melakukan konsultasi dengan pemerintah Indonesia. Masalah yang akan dibahas, apa lagi kalau bukan insiden di Dili itu. Namun, kabarnya, pihak PBB menginginkan utusan khususnya tak bekerja sebagai special envoy murni, agar bisa berbicara dengan KPN, bahkan bisa berkunjung ke Dili. Pemerintah Indonesia sendiri tak menutup kemungkinan itu. Menteri Ali Alatas bahkan beberapa kali menegaskan, Indonesia akan menyambut baik setiap utusan pribadi Sekjen PBB. Tapi, kalau yang dikirim berupa tim peneliti, menurut Alatas, itu ada prosedurnya. Misalnya, menurut prosedur diplomatik, tim itu harus mendapat persetujuan negara yang dikunjungi. Agaknya, yang juga masih ditunggu banyak orang adalah hasil dari Dewan Kehormatan Militer. Adakah perwira yang akan kena hukuman akibat Peristiwa Dili? Fikri Jufri, Putut Tri Husudo (Jakarta), dan Toeti Kakiailatu (Vancouver)