Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membantah telah melakukan intervensi atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan bahwa pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya tidak mau ikut-ikutan, tapi kalau ditanya ya saya jawab,” kata Jokowi di Forum CEO 100 Kompas di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat, 11 Oktober 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi mengatakan, meskipun ia menghabiskan makan malam selama dua setengah jam bersama Prabowo pada Selasa, 8 Oktober 2024, itu bukan berarti bahwa dia ikut campur dalam penyusunan kabinet.
“Kalo ndak ditanya, saya enggak. Karena saya sama, saya juga enggak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan bahwa Prabowo akan melantik menteri-menterinya pada Senin, 21 Oktober 2024. Jokowi minta masyarakat yang ingin tahu susunan kabinet Prabowo untuk menunggu.
Sebelumnya Jokowi ditengarai menyorongkan sejumlah nama calon menteri dan kepala lembaga negara kepada Prabowo. Setidaknya ada lebih dari empat menteri yang diusulkan Jokowi untuk mengisi kabinet baru di pemerintahan selanjutnya. Para calon menteri itu adalah orang-orang dekat Jokowi.
Empat petinggi partai pendukung pemerintah dan dua kolega Jokowi menyatakan presiden mengusulkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum kelompok relawan Projo Budi Arie Setiadi, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Nama-nama tersebut digadang-gadang masih menempati posisi strategis. Bahlil, misalnya, berpeluang mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Mantan Menteri Investasi itu belakangan dilantik sebagai Menteri ESDM era Jokowi menggantikan Arifin Tasrif. Selain posisi di kabinet, Jokowi juga disebut mengajukan Listyo Sigit Prabowo untuk tetap menjabat Kapolri.
Adapun Prabowo rencana menambah jumlah kementerian hingga 46, seperti terungkap melalui dokumen berjudul Gambaran Nomenklatur Mitra AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang diterima Tempo. Dokumen tersebut merincikan mitra kerja untuk setiap 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sejumlah narasumber petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) membenarkan kepada Tempo bahwa susunan Kabinet Prabowo sekitar 46 menteri. Sementara Wakil Menteri atau Wamen akan mencakup lebih dari 50 hingga 58. Kabinet Prabowo akan memiliki 5 Menteri Koordinator. Posisi ini akan diisi oleh ketua umum partai atau representasi partai.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tidak mau banyak berkomentar mengenai susunan dan jumlah Kabinet Prabowo Subianto. “Hari ini kita akan finalisasi,” katanya melalui pesan suara kepada Tempo pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Foto 
