Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut sudah memerintahkan para pembantunya untuk membuat tim khusus untuk mengkaji aspek legal perpanjangan masa bakti pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP 2019-2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kabar ini disampaikan oleh narasumber seperti termuat dalam laporan Majalah Tempo ‘Konflik Terbuka Jokowi-Mega’ yang terbit pada Senin, 5 Agustus 2024. Langkah Jokowi untuk membuat tim khusus ini diawali dengan teguran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Para politikus PDIP menyampaikan kepada Tempo bahwa Yasonna ditegur gara-gara mengesahkan pengurus baru PDIP dalam lembaran negara. Wanti-wanti Jokowi kepada Yasonna disebut karena nama-nama pengurus partai yang belakangan menjadi pengkritik keras kebijakan Presiden.
PDIP memperpanjang masa bakti pengurus 2019-2024 hingga 2025. Beberapa nama mengisi daftar pengurus partai, seperti Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota DPR Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.
Menteri Yasonna tidak merespons pesan hingga telepon Tempo hingga 2 Agustus 2024. Begitu juga dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membela Menteri Yasonna, politikus partai banteng yang punya pengalaman lama sebagai anggota DPR. Perpanjangan pengurus PDIP, kata dia, sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP. Menurut Hasto, preseden Kongres PDIP ke-6 pada 2019 yang dipercepat setahun karena pemilihan kepala daerah. "Sekarang dikembalikan lagi pada periodisasi 2025 dengan alasan sama,” kata dia.
Selengkapnya soal "Konflik Terbuka Jokowi-Mega" bisa dibaca di sini
Foto 
