Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menyoroti tantangan berat dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Jokowi menegaskan lagi pentingnya komitmen pada ekonomi hijau. Kepala negara mengatakan transisi energi dan keberlanjutan sudah mendesak di tengah berbahayanya perubahan iklim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Yang justru ingin saya tekankan adalah permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan, selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi, selama dunia hanya menghitung keuntungannya sendiri, dan selama dunia hanya mementingkan egosentrisnya sendiri-sendiri.” kata Jokowi saat membuka Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Kamis, 5 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi mengatakan untuk menyelesaikan pendekatan iklim butuh pendekatan yang kolaboratif seperti misalnya kerja sama negara maju dan berkembang. Serta aspek kemanusiaan yang tidak mengorbankan rakyat kecil. Musababnya, ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan. Tapi, klaim Jokowi, juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Bekas Gubernur Jakarta ini mengungkit komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emissions. Ia menyebut-nyebut bahwa Indonesia memiliki Kawasan Industri Hijau seluas 13.000 hektare, potensi energi terbarukan yang melimpah lebih dari 3.600 Gigawatt, dan Hutan Mangrove seluas 3,3 juta hektare.
“Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau,” katanya.
Kebijakan iklim Jokowi bagaimana pun tidak terlepas dari kritik kelompok sipil. Selama 10 tahun terakhir, Presiden Jokowi dianggap menjalankan policy energi yang kontradiktif dengan kebutuhan percepatan transisi energi. Tata Mustasya, Senior Campaign Strategist Greenpeace International mencontohkan kontradiksi itu dalam bentuk pembangunan PLTU Batubara baru hingga menyebabkan kelebihan pasokan listrik.
Tata juga menilai pengembangan energi bersih dan terbarukan di era Jokowi berjalan tertatih-tatih. “Bauran energi terbarukan Indonesia baru sebesar 12-14 persen dari target 23 persen pada 2025,” kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Veteran Jakarta ini di opini Koran Tempo pada 25 Januari 2024.
Foto 
