Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat bisa melanggengkan ketimpangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan dua jenis sekolah itu justru menjadikan sekolah sebagai institusi yang eksklusif dan hanya bisa dihuni oleh anak-anak berdasarkan kasta atau kelas sosial-ekonomi tertentu. Ia mengatakan kebijakan ini justru mirip dengan kebijakan pendidikan di era kolonial, yakni ada sekolah khusus anak keturunan penjajah, sekolah khusus pribumi, sekolah untuk para ningrat, dan sekolah untuk rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita ini sudah merdeka, mengapa sistem kasta dan segragasi era kolonial, kita praktikkan dan tanamkan kembali di sekolah-sekolah, enggak bahaya ta? Kita sudah punya pasal 31 UUD 1945 yang menyetarakan hak semua anak Indonesia, tapi mengapa perintah punya ide untuk memberikan layanan yang diskriminatif berdasarkan kasta dan prestasi?” kata Ubaid lewat keterangan tertulisnya, Kamis, 16 Januari 2025.
Ubaid juga mengatakan rencana ini justru melenceng dari melanjutkan kebijakan pendidikan inklusif di era Presiden Joko Widodo. Pada periode lalu, sekolah di Indonesia dirancang menjadi lembaga yang inklusif dengan siapapun boleh masuk baik kaya atau miskin, berprestasi atau tidak. Bahkan, ada kuota afirmasi untuk disabilitas. Meski dalam pelaksanaannya, masih banyak masalah daya tampung atau mutu yang belum merata.
“Kini, ternyata warisan pemenuhan hak pendidikan dan mutu yang masih timpang ini, diperparah dengan adanya rencana penerapan kebijakan sekolah unggulan dan sekolah rakyat,” kata Ubaid.
Pemerinta berencana membangun sekolah rakyat dan sekolah unggulan. Kementerian Sosial berencana membangun Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Rencana ini mencuat usai Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 3 Januari 2025.
Saifullah mengatakan, sekolah rakyat hingga saat ini masih dalam tahap pematangan konsep. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini berujar sudah mulai membentuk tim dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak. “Ini masih awal sekali ya. Jadi kita masih memulai membentuk tim,” kata Gus Ipul saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Januari 2025.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan sekolah rakyat akan dibuat dengan konsep asrama agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar mendapat lingkungan yang memadahi. Menurut dia, anak-anak dari keluarga miskin kerap termarjinalkan dan tidak mendapatkan cukup dukungan di lingkungan sekolah umum.
“(Agar) mereka yang terlantar, mereka yang selama ini mungkin di sekolah umum merasa minder, atau orang tuanya tidak mendukung gitu kan, bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berencana membangun SMA Unggulan Garuda pada tahun ini. Wakil Menteri Diktisaintek Stella Christie mengatakan sekolah ini akan mendatangkan guru dari luar negeri untuk mengajar.
Menurut Stella, guru dari luar negeri itu hanya akan memberikan wawasan bagi siswa agar bisa menempuh pendidikan di universitas top dunia. “Mayoritas pengajar SMA Unggulan Garuda juga guru nasional,” ujar Stella di Jakarta pada Rabu, 8 Januari 2025.
Pemerintah ingin ada 40 sekolah unggulan hingga 2029. Sekolah unggulan itu terdiri atas 20 SMA Unggulan Garuda dengan gedung baru dan 20 SMA eksisting yang akan ditingkatkan menjadi sekolah unggulan. Pada 2025, pemerintah menargetkan membangun empat SMA Unggulan Garuda baru di empat wilayah, yakni Ibu Kota Nusantara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Setelah itu, pemerintah akan mulai membangun gedung-gedung lain di sejumlah wilayah.
Hammam Izzuddin dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
