Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kepresidenan memainkan peran penting dalam mewakili kepala negara berbicara kepada publik. Namun, tak jarang pernyataan dari juru bicara justru memancing kontroversi. Contoh teranyar adalah komentar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Kembalinya Pelacuran Gang Royal Selama Ramadan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan Nasbi dikritik publik karena menanggapi teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo tanpa empati. Ia menyuruh Francisca Christy Rosana alias Cica, jurnalis Tempo yang dikirimi paket kepala babi, untuk memasaknya saja alih-alih mengecam teror atau memberikan dukungan moral.
“Sudah dimasak saja,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
Pernyataan tersebut didasarkan pada respons Cica di media sosial X, yang dianggap Hasan sebagai lelucon. Ia berpendapat bahwa jika korban sendiri tidak merasa terancam, maka insiden ini sebaiknya tidak dibesar-besarkan.
“Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong,” kata Hasan.
Hasan juga mempertanyakan apakah kepala babi yang dikirim benar-benar merupakan ancaman atau hanya sekadar lelucon. “Apakah itu beneran seperti itu? Atau cuma jokes? Karena mereka menanggapinya dengan jokes,” ujar Hasan Nasbi.
Blunder Kantor Komunikasi Kepresidenan bukan yang pertama. Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Prabowo Subianto, Adita Irawati, juga pernah melontarkan pernyataan kontroversial.
Adita mengunakan kata 'rakyat jelata' saat memberikan penjelasan perihal sikap Presiden Prabowo yang selalu berpihak pada masyarakat kecil. Pernyataan itu disampaikan dalam kaitan kasus Miftah Maulana yang dinilai menghina penjual es teh dalam sebuah pengajian.
"Presiden kita Pak Prabowo Subianto, ini kalau dilihat dari berbagai baik itu pidato atau kunjungan beliau, terlihat sekali pemihakan beliau pada rakyat kecil, pada rakyat jelata," kata Adita dalam potongan klip yang viral di sejumlah platform sosial media pada Kamis, 5 Desember 2024. Cuplikan videonya itu menuai kritikan tajam dari warganet.
Juru bicara Kementerian Perhubungan 2020-2024 ini kemudian meminta maaf atas kegaduhan dalam penggunaan diksi 'rakyat jelata'. Ia mengakui pemilihan kata yang dia gunakan kurang tepat.
Adita menegaskan pihak Istana sangat menyesalkan kejadian tersebut. Melalui Instagram pribadinya pada Kamis, Adita mengklarifikasi pernyataan tersebut sama sekali tidak disengaja. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi pada 2018-2019 ini meyakini peristiwa itu terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang dia gunakan pada era saat ini.
Adita mengklaim bahwa dia menggunakan diksi 'rakyat jelata' karena sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam KBBI yang artinya adalah rakyat biasa.
"Sekali lagi, tidak ada maksud untuk lemahkan atau rendahkan, kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih hati-hari dalam gunakan bahasa," kata Adita seperti dikutip Kamis 5 Desember 2024. "Sekali lagi saya mohon maaf."
Berdasarkan catatan sejarah, juru bicara presiden yang resmi baru muncul pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur memiliki empat jubir, yakni Wimar Witoelar, Wahyu Muryadi, Adhie Massardi, dan Yahya Cholil Staquf. Tiga pertama merupakan jurnalis senior. Sedangkan Yahya Cholil seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU).
Memasuki era Presiden Megawati Soekarnoputri, jabatan juru bicara presiden tidak terlalu jelas. Namun beberapa tokoh kerap mewakili Megawati berbicara seperti Pramono Anung, Sutjipto, Roy Binilang Bawatanusa Janis, dan Bambang Kesowo.
Di kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jabatan juru bicara presiden kembali muncul. Ia menunjuk Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, dan Julian Aldrin Pasha.
Awalnya, jubir hanya Andi dan Dino pada periode pertama kepemimpinan SBY di Kabinet Indonesia Bersatu. Kala itu Andi menjadi staf khusus SBY di bidang hubungan dalam negeri merangkap jubir presiden dalam negeri. Sedangkan Dino menjadi stafsus di bidang hubungan luar negeri merangkap jubir presiden luar negeri.
Pada periode kedua SBY atau Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Andi Mallarangeng ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sedangkan, Dino kembali menjadi jubir dibantu oleh Julian Aldrin Pasha. Namun pada 2010 Dino ditunjuk sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri pada 2014. Julian pun menjadi stafsus dan jubir bidang hubungan dalam negeri.
Presiden Jokowi awalnya tidak memiliki seorang jubir selama 1,5 tahun. Ia baru mengangkat mantan jubir Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi sebagai juru bicaranya pada 12 Januari 2016. Di periode kepemimpinannya yang kedua, Jokowi menunjuk Fadjroel Rachman sebagai juru bicara presiden untuk menggantikan Johan Budi yang menjadi anggota DPR RI.
Asma Amirah, Hendrik Yaputra, dan Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
