Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini merupakan edisi Jokowi. Hal itu merujuk pada langkah Presiden ke-7 RI itu yang menyeleksi pimpinan KPK di akhir masa jabatannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ronny, Jokowi tidak mempedulikan masukan dari beragam kalangan agar menyerahkan proses seleksi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat itu hampir dilantik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya," kata Ronny dalam konferensi pers bersama tim hukum Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025.
Ronny menuding KPK langsung menjalankan agenda kriminalisasi sejak awal dilantik. Kriminalisasi itu, kata dia, ditujukan ke Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menurutnya kritis terhadap Jokowi.
Ketua DPP PDIP yang membidangi hukum ini menilai KPK edisi Jokowi ini mengabaikan sejumlah laporan penting dari masyarakat. "Tidak menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” kata dia.
Selain itu, ia menduga ada upaya menjebloskan Hasto Kristiyanto ke penjara sebelum pelaksanaan kongres partai terdekat. Ronny menganggap itu menjadi langkah untuk mengganggu konsolidasi partainya menjelang kongres.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Hasto di Bekasi pada Selasa, 7 Januari 2025 lalu. Penggeledahan itu digelar menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan.
KPK mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka pada Selasa siang, 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan politikus PDIP, Harun Masiku, terhadap Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Hasto belum pernah memenuhi panggilan KPK.
Terakhir, Hasto mengatakan akan memenuhi panggilan KPK pada Senin, 13 Januari 2024. "Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan memenuhi pemanggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Januari 2025.
Foto 
