Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mencatat sejumlah temuan pelanggaran kebebasan akademik sepanjang 2023 hingga 2024. Hal itu terekam dalam pertemuan tahunan KIKA yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 11-12 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sepanjang 2023 hingga 2024, KIKA mencatat ada 27 jenis kasus pelanggaran kebebasan akademik. "Apa yang terjadi (pada) kasus-kasus kebebasan akademik sepanjang 2023-2024 sebenarnya hanya mengulang peristiwa-peristiwa serangan yang terus menerus terjadi sejak 2015," tulis KIKA dalam keterangan resminya yang dikutip pada Selasa, 16 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan kasus tersebut, dosen, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil menjadi korban pelanggaran kebebasan akademik. KIKA mencatat ada empat model pelanggaran akademik berdasarkan tekanan dan ancaman yang diberikan, yakni:
1. Serangan terhadap gerakkan mahasiswa
- Pembredelan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Acta Surya Stikosa AWS Surabaya.
- Pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).
- Pemberhentian Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada (STAIMS) Yogyakarta.
- Polemik mahasiswa Udayana.
- Represi kampus terhadap aksi mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.
- Polemik BEM Universitas Brawijaya.
- Kriminalisasi mahasiswa Universitas Riau, Khariq.
- Polemik data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah akibat ransomware.
- Problem biaya pendidikan tinggi dan upaya pendidikan gratis bersama Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS).
2. Problem insan akademik terkait dengan advokasi kebijakan publik
- Pelibatan akademisi kritis dalam Tim Reformasi Hukum Kemenkopolhukam.
- Advokasi isu bahasa daerah.
- Pemberangusan kritik akademisi selama Pemilu 2024.
- Pemberhentian Budi Santoso alias Prof. BUS sebagai dekan Fakultas Kedokteran Unair setelah kritisi program Dokter Asing dampak Omnibus Law bidang Kesehatan.
3. Problem insan akademik terkait dengan advokasi problem SDA
- Kasus Haris-Fatia dan isu SDA di Papua.
- Pelarangan peneliti asing isu orang utan melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Advokasi Wadas.
- Advokasi Rempang.
- Advokasi Pakel.
- Dukungan terhadap Suku Awyu, Boven Digoel Papua akibat deforestasi.
- Dukungan terhadap warga Pulau Mendol.
- Dukungan terhadap warga terdampak PT. Rayon Utama Makmur (RUM).
4. Integritas akademik dan polemik guru besar
- Dugaan plagiat dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
- Polemik Kumba Digdowaseso.
- Polemik Pejabat Publik yang bermasalah dalam pengangkatan Guru Besar.
- Polemik Badan Ristek dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Persoalan puluhan guru besar bermasalah di Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
- Persoalan integritas akademik guru besar lainnya.
