Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur terpilih, Rudy Mas'ud buka suara soal anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang terkena pemangkasan. Rudy membantah isu bahwa proyek yang dimulai di masa pemerintahan Jokowi tersebut mangkrak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rudy mengklaim bahwa pembangunan IKN hari ini sudah semakin baik progresnya. Ia bahkan mengajak para awak media untuk berkunjung langsung dan melihat progres pembangunan di IKN. "Jalan-jalan ke IKN nanti ya, biar bisa lihat bagaimana perkembangan IKN. IKN hari ini sudah sangat luar biasa," kata Rudy ketika ditemui wartawan selepas menjalani cek kesehatan di Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rudy mengatakan, saat ini IKN hanya membutuhkan beberapa tahap penyelesaian kecil untuk kemudian siap melaksanakan pemerintahan. Menurut dirinya, hanya tersisa gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif saja yang masih belum dibangun. "Hanya tinggal proses pembangunan gedung legislatif dan yudikatif saja. Kalau untuk eksekutif dalam hal ini kantor presiden sudah rampung (pembangunan)," ucapnya.
Rudy sendiri berkomitmen bahwa Provinsi Kalimantan Timur nantinya akan ikut membantu pembangunan IKN. Hal ini guna mendukung tercapainya target agar operasional pemerintahan bisa berjalan secara penuh di IKN pada 2028.
"Provinsi Kalimantan Timur wajib untuk men-support, agar kegiatan OIKN ini segera bisa dilaksanakan dan direalisasikan, sebelum 2028 nanti sudah bisa melaksanakan pemerintahan secara politis yang ada di Kalimantan Timur," ujar Rudy.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa belum ada anggaran yang direalisasikan untuk proyek IKN pada 2025. Dia mengungkapkan tengah mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang terdampak pemangkasan menjadi Rp 29,57 triliun akibat instruksi presiden.
“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody ketika dijumpai setelah rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2024.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran untuk IKN di tahun ini dipangkas sebesar Rp 1,15 triliun dari pagu anggaran awal senilai Rp 6,395 triliun. Hal ini berkaitan dengan kebijakan rekonstruksi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan efisiensi Rp 1,15 triliun, menjadikan pagu yang dibelanjakan sebesar Rp 5,042 triiliun,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu, 12 Februari 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan anggaran IKN masih diblokir Kemenkeu. Dia menguraikan, pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan ibu kota baru, tetapi hanya belum dibuka. “Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” ujar Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.
Hasan mengatakan, Presiden berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggarannya, lanjut dia, sudah disiapkan sebesar Rp 48 triliun.
Melynda Dwi Puspita dan Dede Leni Mardianti ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
