Tanda-tanda PDIP Merapat ke Prabowo. Akankah Berkoalisi?

Narasumber Tempo yang mengetahui rencana persamuhan tersebut mengatakan Prabowo dan Megawati diperkirakan bertemu dalam waktu dekat. Ada kemungkinan, kata sumber ini, Prabowo dan Megawati bertemu pada bulan ini.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli, tidak membantah kabar bahwa Megawati dan Prabowo bakal segera bertemu. "Semoga segera bisa bertemu. Kami juga menunggu pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo," ujar Guntur melalui pesan pendek saat dimintai konfirmasi pada Selasa, 14 Januari 2025.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan berkomentar banyak soal rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. "Saya enggak ngerti gitu-gituan. Sedang sibuk di DPR," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini. Namun Dasco mengatakan hubungan Prabowo dengan Megawati berjalan baik, meskipun keduanya berkomunikasi melalui perwakilan masing-masing. "Selama ini tidak ada masalah."

Hubungan Megawati dengan Prabowo yang secara historis baik disebut menjadi modal politik pertemuan kedua tokoh itu. Megawati dan Prabowo pernah menjadi pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden pada 2009.

Dalam pidato selama hampir tiga jam di acara ulang tahun PDIP pada Jumat, 10 Januari 2025, Megawati menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Megawati mengklaim punya sikap yang sama dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu, yakni iktikad melindungi kadernya masing-masing.

Putri Presiden Sukarno ini menjamin tidak akan mengusik kepemimpinan Prabowo, meski saat ini PDIP berada di luar pemerintahan. Meski belum bertemu kembali sejak perhelatan pemilihan presiden pada 2024, Megawati menuturkan komunikasi dengan Prabowo tetap terjalin dan terjaga melalui utusan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati terisak dan berterima kasih kepada Prabowo dan MPR atas keputusan mencabut Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Dalam keputusan itu, MPR menegaskan, tuduhan bahwa Sukarno terlibat dalam Gerakan 30 September pada Oktober 1965 tak pernah terbukti dan batal demi hukum.

Dalam pidatonya, Megawati juga menyinggung ujian terbaru bagi partainya adalah penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Megawati mempertanyakan kinerja KPK lantaran menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dia heran karena partainya kini seakan-akan digebuk.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) berbincang dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam perayaan ulang tahun ke-52 PDIP di Jakarta, 10 Januari 2025. Antara/Akbar Nugroho Gumay

Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pada Pemilihan Umum 2019 yang menjerat Harun Masiku—hingga kini masih buron. Selain terlibat kasus suap, Hasto dikenai pasal perintangan penyidikan. Kubu Hasto menuding tuduhan dan kasus ini sebagai upaya politisasi hukum.

KPK memeriksa Hasto pada Senin, 13 Januari 2025. Setelah diperiksa selama 3 jam 20 menit, Hasto tidak menyampaikan sepatah kata pun. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan lembaganya tidak menahan Hasto karena penyidik masih memerlukan waktu untuk memeriksa beberapa saksi dalam kasus Harun.

Kasus Hasto menjadi ujian bagi PDIP menjelang kongres partai pada April 2025. Seorang petinggi partai berlambang kepala banteng ini menuturkan Hasto sebagai sekjen partai merupakan simbol utama keberlangsungan PDIP. "Survival utama Hasto adalah bebas. Meski ditetapkan menjadi tersangka, dia seharusnya tidak ditahan," ujar sumber Tempo itu.

Bersamaan dengan penetapan dan pemeriksaan Hasto sebagai tersangka, narasumber yang sama mendengar informasi munculnya daftar nama kandidat pelaksana tugas Sekjen PDIP.

Jika akhirnya ada pergantian sekjen yang diusulkan kepada Megawati, petinggi partai ini mengatakan jabatan itu harus dipegang orang yang mewakili atau menyimbolkan konsolidasi internal partai.

Sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi kandidat pengganti Hasto, sumber tersebut melanjutkan, antara lain Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai Andi Widjajanto, dan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau sering disapa Bambang Pacul.

Tempo belum mendapat konfirmasi dan tanggapan dari nama-nama tersebut. Bambang Pacul tidak merespons permintaan konfirmasi dan tanggapan hingga berita ini ditulis. Basarah sempat membalas pesan pendek via WhatsApp saat dihubungi. "Izin rapat dulu, ya," ujarnya. Adapun untuk Utut dan Andi, Tempo belum bisa menghubungi mereka.

Koalisi PDIP-Prabowo

Narasumber yang merupakan petinggi PDIP menyebutkan siapa pun pengganti Hasto harus menjadi titik konsolidasi internal, meski nantinya sikap partai bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut sumber ini, keputusan PDIP untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo akan ditentukan dalam kongres partai pada April 2025.

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Juli 2019. Dok. Tempo/Muhammad Hidayat

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan tidak ada pembahasan internal soal pergantian sekjen di tengah penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Pergantian sekjen, kata Deddy, merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Partai ini tidak dikelola dengan berandai-andai. Sudah ada sistem baku untuk rantai komunikasi dan manajemen krisis," ujarnya melalui pesan pendek pada Selasa, 14 Januari 2025.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menanggapi dengan santai dinamika internal di partainya. Komarudin menilai kabar pergantian sekjen hanya obrolan warung kopi. Mekanisme partai, kata dia, mengharuskan pergantian sekjen diputuskan ketua umum.

Menurut Komarudin, isu pergantian sekjen ada kemungkinan muncul karena manuver dari kolega partai yang ingin menjadi sekjen. "Dalam politik, pasti ada juga yang mungkin diam-diam punya keinginan, he-he-he...," ucapnya.

Selama pemeriksaan Hasto di KPK pada Senin, 13 Januari 2025, menyeruak rumor bahwa Megawati disebut-sebut menelepon Prabowo hingga komisi antirasuah agar Hasto tidak ditahan.

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan banyak kalangan yang menanyakan kepadanya soal kabar bahwa Megawati menelepon Prabowo terkait dengan kasus Hasto. Dasco menegaskan, tidak ada panggilan telepon dari Megawati kepada Prabowo. Dasco mengatakan penegakan hukum menjadi ranah KPK. "Tidak ada cawe-cawe Presiden Prabowo maupun Gerindra dalam penanganan kasus tersebut," katanya. 

Deddy Sitorus menyatakan tidak tahu-menahu soal komunikasi antara Megawati dan Prabowo mengenai kasus Hasto. Ia menduga isu tersebut sengaja diembuskan kalangan tertentu untuk membenturkan keduanya di tengah terpaan kasus Hasto. "Komunikasi di antara kedua tokoh selama ini tetap dilakukan lewat utusan-utusan yang ditunjuk," ujarnya.

Adapun Guntur Romli membantah kabar bahwa Megawati menelepon Prabowo soal kasus Hasto. Guntur menjelaskan, Megawati memang secara tidak langsung berkomunikasi dengan Prabowo melalui perwakilan, seperti Pramono Anung, Gubernur Jakarta terpilih. Menurut Guntur, pertemuan Pramono dengan Prabowo membahas pelurusan sejarah dan pemulihan nama baik Sukarno setelah pencabutan Tap MPRS Nomor XXXIII/1967.

Guntur Romli di Jakarta, 18 Januari 2023. TEMPO/Subekti

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa hubungan Prabowo dengan Megawati berjalan baik. Komunikasi yang baik antara Dasco dan Puan, kata Dahnil, juga menjadi penghubung komunikasi Megawati dengan Prabowo. "Sejak awal Pak Prabowo terbuka kepada semua pihak, termasuk PDIP," kata Dahnil melalui pesan pendek pada Selasa, 14 Januari 2025.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan PDIP akan punya keuntungan mengkonsolidasikan partai tanpa gonjang-ganjing jika memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Menurut Adi, dengan sikap itu, PDIP juga akan dinilai punya keterlibatan lebih dalam membangun bangsa bersama Prabowo.

Namun Adi memberikan catatan bahwa PDIP pasti kesulitan mengkapitalisasi kelompok-kelompok yang kecewa terhadap kekuasaan. Sebab, PDIP akan dicap sama dengan partai lain yang kemudian merapat ke kekuasaan. ●