Lobi Memecah Koalisi Anies Baswedan

MENERIMA lawatan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto pada 20 Mei lalu, Susilo Bambang Yudhoyono membahas Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Pertemuan selama hampir sejam di Wisma Drupadi di kompleks Museum dan Galeri SBY-ANI, Pacitan, Jawa Timur, itu mendiskusikan peluang berkoalisi meskipun Partai Demokrat telah mendukung Anies Baswedan.

Kunjungan Prabowo ke Pacitan untuk menjajaki sejumlah skenario. Salah satunya kemungkinan Demokrat mendukung Prabowo jika bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, kalah pada ronde pertama pemilihan presiden.

“Sebaliknya, mereka akan bergabung ke koalisi kami jika Anies Baswedan yang maju ke putaran kedua,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief di Jakarta, Rabu, 7 Juni lalu. Sejumlah politikus Demokrat yang mengetahui pertemuan itu memastikan Yudhoyono, yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi, belum membuat kesepakatan apa pun dengan Prabowo.

Prabowo juga mengajuk kans Demokrat menyeberang dari Koalisi Perubahan. Kongsi Demokrat dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera menguasai 163 kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebanyak 115 kursi. Tiket Anies menjadi calon presiden akan hangus bila salah satu partai cabut dari Koalisi Perubahan.

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Yudhoyono sebenarnya dirancang sejak Ramadan, April lalu. Prabowo disebut sampai mengajukan permintaan beberapa kali kepada Demokrat agar bisa berjumpa dengan teman seangkatannya di Akademi Militer itu. Yudhoyono lulus dari Lembah Tidar, lokasi Akademi Militer, pada 1973, sedangkan Prabowo tamat setahun kemudian.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Andre Rosiade, menyebutkan bosnya sekadar beranjangsana ke Yudhoyono. Andre tak dapat memastikan bila ada perbincangan mengenai pemilihan presiden 2024. “Itu hanya diketahui oleh Pak SBY dan Pak Prabowo,” ujar anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR tersebut.

Usulan Prabowo dibahas Yudhoyono dalam rapat partai selama dua hari sejak 25 Mei lalu di Pacitan. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hadir dalam forum itu. Lima elite Demokrat bercerita, proposal mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu disodorkan di tengah keraguan Demokrat terhadap pencalonan Anies.

Menurut para narasumber itu, petinggi dari tiga partai pendukung Anies sudah meneken nota kesepakatan pada Maret lalu. Meski begitu, Anies tak kunjung mengumumkan nama calon pendampingnya. Demokrat risau terhadap situasi tersebut karena pemilihan presiden berjarak tujuh bulan lagi dan elektabilitas Anies terus merosot.

Survei Indikator Politik Indonesia pada akhir Mei 2023 mencatat elektabilitas Anies sebesar 18,9 persen atau turun sekitar 5 persen dari Februari lalu. Angka itu membuat Anies stagnan di posisi ketiga dalam sigi calon presiden versi Indikator. Calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, memperoleh 34,2 persen dan Prabowo 38 persen.

Sebagian pejabat teras Demokrat yang hadir di Pacitan menyarankan partai mendorong Anies segera mendeklarasikan nama calon wakil presiden. Mereka meyakini keterpilihan Anies akan melejit jika nama pendampingnya sudah jelas.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi Demokrat Herman Khaeron, yang turut hadir dalam rapat di Pacitan, membenarkan adanya pembahasan soal tawaran dari partai lain untuk Demokrat. Dia menyebutkan partainya tak menolak ataupun menerima tawaran tersebut. “Kami mempertimbangkannya dengan baik-baik,” tutur Herman.

Prabowo bukan ketua umum partai pemerintah yang pertama kali menggoda Demokrat. Pada akhir April lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambangi rumah pribadi Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menemui presiden keenam tersebut.

Tujuan Airlangga dan Muhaimin sama: menjajaki peluang berkoalisi dengan Demokrat. Namun Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ngotot bertahan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menyokong Anies Baswedan. “Iman Mas AHY ternyata kuat,” kata Muhaimin, Wakil Ketua DPR.

Petinggi partai pendukung pemerintah dan pejabat negara juga pernah melobi Partai Keadilan Sejahtera untuk hengkang dari koalisi Anies. Tiga narasumber yang mengetahui lobi itu menyebutkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menawari PKS bergabung dengan partai penyokong pemerintahan Joko Widodo. Skenarionya, menjadikan Sandiaga sebagai calon presiden.

Sandiaga memang dekat dengan PKS. Partai ini mendukung Sandiaga yang berpasangan dengan Anies saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Dukungan serupa diberikan PKS ketika pendiri firma investasi Recapital Group itu mengikuti pemilihan presiden 2019 bersama Prabowo. Sandiaga belakangan juga aktif menghadiri acara yang diadakan partai dakwah itu.

Dimintai konfirmasi pada Jumat, 9 Juni lalu, Sandiaga membantah jika disebut telah merayu PKS agar keluar dari Koalisi Perubahan. Namun ia mengaku mendorong PKS mengikuti agenda pemerintah. Sandiaga beralasan ada data yang menunjukkan masyarakat menginginkan program pemerintah dilanjutkan. “Bagaimana caranya PKS bisa ikut menjadi bagian dari poros ini,” tuturnya.

Mendapat tawaran dari Sandiaga, petinggi PKS disebut sudah menyampaikan penolakan. Alasannya, PKS berkomitmen mendukung Anies Baswedan dan ada sentimen negatif dari pemilih loyal PKS terhadap Sandiaga. “Dia dipersepsikan sudah menyeberang oleh umat,” kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruri.

Sejumlah elite partai pendukung Anies Baswedan juga belakangan berhadapan dengan kasus hukum. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek pemancar sinyal oleh Kejaksaan Agung. Peristiwa ini mendapat perhatian Koalisi Perubahan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate mengenakan rompi tahanan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, 17 Mei 2023. Tempo/M Taufan Rengganis

Pada 19 Mei lalu, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengundang pejabat teras partainya, Demokrat, dan PKS ke pesanggrahannya di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu ikut datang ke sana.

Berbincang selama hampir empat jam, para petinggi Koalisi Perubahan menilai ada upaya untuk menjegal pencalonan Anies. “Penguasa melakukan segala cara agar Anies tidak bisa berlayar,” ucap Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya. Pengurus koalisi bersepakat tetap solid mendukung Anies.

Sugeng Suparwoto juga berurusan dengan perkara hukum. Ia adalah Ketua NasDem sekaligus anggota tim 8 yang memberi masukan strategis kepada Anies. Seorang perempuan berinisial A yang pernah menjadi anggota DPR periode 2014-2019 mengadukan Sugeng ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI atas dugaan pelecehan seksual. “Kami akan mengklarifikasi dulu aduan tersebut,” kata juru bicara Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan.

NasDem mendorong Sugeng mengikuti proses hukum yang berlaku. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengatakan kasus pelecehan seksual itu masih berupa dugaan. “Saya sudah bertanya ke Pak Sugeng dan katanya tak melakukan pelecehan fisik,” ucap Wakil Ketua Komisi Hukum DPR itu.