Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Utan Kayu menyampaikan maklumat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilihan Presiden 2024. Mereka mewanti-wanti Jokowi untuk bersikap jujur dan adil sebagai etika politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Waktunya tak panjang tuan presiden, kita hendak terus menjadi bagian dari warga dunia yang beradab dalam berpolitik dan demokrasi, atau malah menjadi bangsa yang membiarkan kesewenangan menang,” kata pendiri Yayasan Pantau, Andreas Harsono, di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 9 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan sependapat dengan pernyataan sikap guru besar, pengajar STF Driyarkara, serta para rohaniawan. Sejak reformasi 1998, kata dia, masyarakat mendasarkan Pemilu pada dua nilai kehidupan. “Dengan pemilu yang jujur dan adil kita bisa memperoleh pemerintahan yang terlegitimasi,” katanya.
Anggota Komunitas Utan Kayu, Tosca Santoso, mengatakan perbuatan Jokowi yakni memanipulasi lembaga tinggi negara dan sumber daya pemerintahan. Ia mengatakan, Jokowi juga bersekongkol dengan oligarki demi kepentingan politik keturunannya.
“Itu adalah praktik kekuasaan yang melukai demokrasi dan rasa keadilan nurani kami. Waktunya tak banyak. Kami mendesak Anda (Jokowi) dengan terhormat sebab kejujuran dan keadilan adalah dasar kita mengelola tujuan bernegara. Sejarah reformasi belum terlalu lama untuk dapat Anda ingat,” kata Tosca.
Adapun anggota Komunitas Utan Kayu Ayu Utami juga mendesak Jokowi berhenti terlibat dalam upaya memenangkan capres dan cawapres serta partai politik yang diisi oleh anak-anak Jokowi.
“Berhenti terlibat dalam upaya lancung. Sebagai pembantu Anda di kabinet, kami yakini sebagian orang-orang berintegritas tinggi. Mereka memegang kuat etika profesi. anda tak bisa terus mencundangi mereka,” ujarnya.
Ia juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk menggagalkan upaya Jokowi menegakkan politik dinasti. “Kami berseru agar warga menggunakan hak pilih sebagai kewajiban sosial mempertahankan demokrasi kita agar tak direbut oleh koalisi Anda (Jokowi),” ujar Ayu.
Sebelumnya, STF Driyarkara membacakan pernyataan sikap kepemimpinan Jokowi yang dinilai merosot menjelang Pemilu 2024. Seruan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan enam akademisi lainnya di bidang filsafat dan teologi di berbagai tempat.
"Kepada presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika dan hukum,” kata Rektor STF Driyarkara Simon P. L. Tjahjadi usai acara seminar bertajuk Seruan Jembatan Serong II di Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Simon mengatakan sudah mengawasi langkah politik Jokowi sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU21/2023 yang meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Jokowi dinilai makin jauh dari yang diharapkan oleh pemilihnya. “Terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” katanya.
Foto 
