Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghormati masyarakat Papua yang tidak ingin menerima manfaat program makan bergizi gratis. Menurut Dadan, program ini diperuntukkan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang sifatnya merupakan hak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karena itu, menuurut Dadan, pemerintah tidak mempermasalahkan bila ada masyarakat menolak menerima program MBG ini. "Kalau yang berhak tidak ingin menerima. Kami hormati," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengenai pejabat ASN di Papua yang diduga menendang siswa yang menolak makan bergizi, Dadan tidak mau berkomentar. "Tidak ada komentar. Karena saya tidak lihat di lokasi ya," kata dia.
Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan sebelumnya menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Demonstrasi ini diikuti oleh pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa.
Diperkirakan jumlah pelajar yang terlibat dalam demo itu berkisar 3.500 pelajar. Menurut keterangan pihak kepolisian, mereka berasal dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, serta Kabupaten Yahukimo. “Kami memfasilitasi untuk beraudiensi agar kericuhan dan hal tidak diinginkan bisa dihindari,” kata Kabag Ops Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Polisi Suparmanto kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Senin, 17 Februari 2025.
Dalam cuplikan video yang dilihat oleh Tempo, mereka menyampaikan penolakan terhadap program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis.
Asken Yohans, seorang pelajar yang turut dalam aksi demonstrasi, menyatakan bahwa ia bersama ribuan siswa di Wamena dan Papua pada umumnya memerlukan akses pendidikan gratis serta fasilitas sekolah yang layak. “Kitorang tidak ingin makan bergizi gratis, yang kitorang ingin sekolah mudah, mau berobat mudah, itu sudah,” Yohans kepada Tempo melalui telepon.
Asken mengatakan bahwa program MBG tidak akan membantu dia dan teman-temannya untuk belajar dengan tenang. "Masalah pendidikan dasar yang masih belum terselesaikan di Papua Pegunungan. Fasilitas kesehatan juga masih sangat minim," ujarnya.
Menurut Asken, kondisi pendidikan di Wamena memang memadai. Begitu pula dengan akses terhadap fasilitas kesehatan. Namun, dia melanjutkan, Papua Pegunungan bukan hanya Wamena. “Teman-teman kami yang jauh dari Wamena, tinggal di distrik terpencil, mereka tidak bisa sekolah, sekolah ada tapi jelek, guru sering tidak ada. Kami ingin sekolah dan kesehatan gratis, bukan makan bergizi gratis,” ujarnya.
Tidak hanya itu, viral juga di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang aparatur sipil negara (ASN) diduga menendang dan menginjak kaki siswa SMP yang terlibat demo menolak program MBG di Nabire, Papua Tengah, Senin, 17 Februari 2025. Video yang beredar menunjukkan siswa SMP dan SMA yang menggelar demo dikumpulkan di Mapolres Nabire untuk diberi pengarahan dan edukasi. Setelah itu, sosok pejabat itu tampak menendang salah satu siswa karena menolak makan bergizi.
Nandito Putra, Dian Rahma Fika, dan M. Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
