Megawati: Etika Politik Makin Tidak Beradab, Tak Ada Keadilan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyebutkan etika dalam perpolitikan Indonesia makin tidak beradab. "Etika politik kita makin tidak beradab. Tidak ada musyawarah. Politik tanpa etika yang menyebarkan kebencian," katanya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Desember 2017.

Mega menyampaikan itu saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk empat provinsi yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. Politik Indonesia kini, kata dia, kerap menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. "Yang tampil itu permusuhan. Tidak ada fairness, tidak ada fairness," ucapnya.

Baca: Megawati Umumkan Kepala Daerah Empat Provinsi untuk Pilkada 2018

Karena itu, Mega berharap Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu, yang dia sebut sebagai wasit pemilu, dapat menjadi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang adil. "Bagi saya, politik itu bukan menang-menangan karena sudah ada wasitnya,” ujarnya. Karena itu, kata dia, wasit harus adil.

Hari ini, Mega mengumumkan nama pasangan calon kepala daerah yang diusung PDIP di empat provinsi dalam pilkada 2018. Mereka di antaranya Asrun-Hugua untuk Sulawesi Tenggara serta Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno untuk Provinsi Riau. Sedangkan untuk Provinsi Maluku, PDIPI mengusung Inspektur Jenderal Murad Ismail-Barnabas Orno. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, PDIP mengusung Marianus Sae-Emilia J. Nomleni.

Baca juga:
PDIP Bisa Cetak Sejarah Politik Indonesia
Rakornas PDIP Bakal Dibuka Presiden Jokowi ...

"Mudah-mudahan apa yang telah kami pilih memang dapat memberikan berkah, rahmat, dan bisa menaikkan harkat kemajuan di daerah-daerah tersebut," tutur Mega.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, dalam memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Megawati telah melalui pertimbangan yang sangat mendalam dan tidak sembarangan. Pertimbangan itu, kata dia, mulai masukan para tokoh, survei politik, hingga komitmen menggaungkan nilai-nilai Pancasila. "Tema-tema khusus di setiap daerah juga menjadi pertimbangan utama Ibu Ketua Umum," katanya.