Oponen di Tanjakan Otonomi

Banyak kalangan menolak rencana pemekaran Papua. Demonstrasi kian marak dan dibalas dengan tindakan represif.

16 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Menko Polhukam Mahfud MD menerima pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Amnesty Internasional Indonesia di kantor Kemenko Polhukam, 15 April 2022/Humas MRP

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Mahfud Md. menyatakan pemekaran Papua akan dipercepat untuk persiapan Pemilu 2024.
Muncul perlawanan dari masyarakat dan berbagai institusi terhadap rencana pemekaran Papua.
Kelompok pendukung pemerintah mengklaim pemekaran Papua menguntungkan penduduk lokal.

BERTEMU dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. di ruang kerjanya pada Jumat pagi, 15 April lalu, rombongan Majelis Rakyat Papua kompak meminta pemerintah menunda rencana pemekaran wilayah di Papua. Mereka juga menitipkan surat untuk Presiden Joko Widodo mengenai penundaan pemekaran Papua.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

otonomi-khusus-papua

pemekaran-wilayah

majelis-rakyat-papua-mrp

papua

pemekaran-papua

Stefanus Teguh Edi Pramono

Bekerja di Tempo sejak November 2005, alumni IISIP Jakarta ini menjadi Redaktur Pelaksana Politik dan Hukum. Pernah meliput perang di Suriah dan terlibat dalam sejumlah investigasi lintas negara seperti perdagangan manusia dan Panama Papers. Meraih Kate Webb Prize 2013, penghargaan untuk jurnalis di daerah konflik, serta Adinegoro 2016 dan 2019.

Edisi 16 April 2022