Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penanganan judi online dalam waktu dekat. PP itu akan mengatur kewenangan kementerian/lembaga untuk lebih tegas memberantas judi online.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan statusnya sebagai PP, Meutya Hafid menjelaskan, aturan tersebut akan mengatur lebih luas lagi dibandingkan dengan Peraturan Menteri yang selama ini digunakan. PP itu akan menyentuh ke semua instansi pemerintahan lainnya mengingat ada banyak pihak yang terlibat untuk memberantas judi online di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita rasa ini juga perlu PP karena ini lintas bidang. Jadi sistem pembayaran, aturan-aturan di perbankan, aturan di OJK, itu juga perlu inline dengan ini. Karena itu kita rencananya juga akan melakukan sebuah aturan khusus bagaimana bisa menyelesaikan judi online secara lebih integral," kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025 seperti dilansir dari Antara.
Menurut Meutya, saat ini aturan pemberantasan judi online memang sudah diatur oleh Kementerian Komdigi melalui Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri. Kendati demikian, ketentuan tersebut dinilai belum cukup untuk membuat penanganan judi online semakin terintegrasi antar kementerian dan lembaga.
"Kalau sekarang kan peraturannya hanya di Kemkomdigi, belum didukung oleh aturan-aturan lainnya. Sehingga [dibutuhkan aturan] tingkatnya di atas Permen (peraturan menteri), di atas Permen dan Kepmen (keputusan menteri), " ujarnya.
Sebelumnya pada Senin, 17 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Menkomdigi Meutya Hafid untuk menciptakan payung hukum yang mengatur soal penanganan judi daring (online) dan disiapkan dalam bentuk peraturan pemerintah.
"Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP," kata Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Sejauh ini, Pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi daring. Namun, menurut Meutya, langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Karenanya, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat salah satunya dengan pembuatan peraturan pemerintah.
Adapun keberadaan situs judi online yang bertebaran di internet, tidak terlepas dari sejarah kemunculannya sejak tahun 90-an. Simak sejarahnya berikut.
Awal Kemunculan Situs Judi Online
Judi online adalah segala jenis perjudian yang dilakukan melalui internet yang mencakup poker virtual, judi slot, taruhan olahraga, dan masih banyak lagi. Situs web perjudian online pertama diluncurkan pada pertengahan tahun 1990-an.
Dilansir dari kominfo.go.id, judi online bermula di negara Karibia Antigua dan Barbuda pada 1994 silam. Saat itu pemerintah setempat mensahkan Undang-Undang Perdagangan dan Pemrosesan Bebas. Melalui UU itu, permohonan lisensi izin kasino online menjadi mudah.
Dalam melancarkan kasino online tersebut, sejumlah pihak terlebih dahulu menyiapkan perangkat lunak perjudian yang dikembangkan oleh Microgaming, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Pulau Man.
Perangkat lunak ini diamankan dengan perangkat lunak yang dibuat oleh CryptoLogic, yang merupakan perusahaan perangkat lunak keamanan online. Dengan ini, transaksi yang aman menjadi mungkin dilakukan. Hal tersebut akhirnya mengarah pada munculnya kasino online pertama pada 1994 silam.
Kemudian, pada 1995, Perusahaan CryptoLogic merilis InterCasino. Situs ini menjadi salah satu situs kasino online tertua yang masih berfungsi hingga saat ini. Selain itu, peluncuran situs tersebut merupakan kasino pertama yang menawarkan kesempatan kepada penjudi untuk bertaruh dengan uang sungguhan.
InterCasino mampu merevolusi cara kerja transaksi tunai secara online, sehingga menjadikan prosesnya lebih cepat dan aman bagi para penjudi. Hal tersebut menjadi alasan mengapa InterCasino sangat populer di industri kasino online, bersama dengan Microgaming.
Setahun setelahnya, pada 1996, perkembangan besar lainnya dalam sejarah perjudian online terjadi ketika Kahnawake Gaming Commission dibentuk. Perusahaan tersebut didirikan dengan tujuan untuk mengeluarkan lisensi permainan dan dimiliki serta dioperasikan oleh Suku Indian Mohawk yang berbasis di Kanada.
Pembentukannya bertepatan dengan munculnya situs judi online pertama yang memperdebatkan situs mana yang lebih dulu. Berdasarkan beberapa sumber, InterCasino adalah platform virtual pertama. Namun, menurut yang lain, penawaran Microgaming adalah yang pertama.
Namun, pada 2006, Undang-Undang Penegakan Perjudian Internet yang Melanggar Hukum (UIGEA) ditandatangani menjadi undang-undang oleh Kongres. Hal ini diperkenalkan setelah Pengadilan Banding di Amerika Serikat menetapkan bahwa Federal Wire Act hanya melarang taruhan olahraga online dan bukan permainan untung-untungan. Keputusan tersebut berarti bahwa kasino online di negara bagian yang tidak melarang perjudian online secara eksplisit tidak ilegal secara teknis.
UIGEA secara eksplisit melarang bisnis perjudian menerima pembayaran yang terkait dengan pemain AS untuk taruhan atau taruhan melalui internet. Ini kemudian memaksa banyak perusahaan di luar negeri untuk berhenti menerima pemain di Amerika Serikat karena takut akan tuntutan. Namun, tidak semua perusahaan menghentikan aktivitas mereka di Amerika Serikat.
Sementara itu, dikutip dari laman resmi Menkominfo Republik Indonesia, Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang melarang judi online. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberantas situs judi online, termasuk menindak tegas influencer yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online.
Mutiara Roudhatul Jannah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
