Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi sebagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi. Selain itu, Menag juga akan mencari penyedia layanan haji yang tepat untuk jemaah Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan kualitasnya meningkat. Nasaruddin Umar didampingi Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief akan memenuhi beberapa undangan terkait persiapan haji, termasuk melakukan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah untuk finalisasi kerja sama penyelenggaraan haji.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita akan melaksanakan beberapa kegiatan selama di Saudi. Ada penandatanganan kerja sama terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M dan pameran," kata Nasaruddin sebelum berangkat ke Saudi, dikutip dari keterangan resminya, 11 Januari 2025.
Nasaruddin mengatakan, di pameran itu pihaknya akan mencari para penyedia layanan. Ia akan melihat siapa penyedia layanan yang paling tepat untuk bekerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini.
Selain Kementerian Agama, sejumlah pihak akan terlibat mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan haji. Nasaruddin mengatakan Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung akan memantau pelaksanaan haji.
“Berikanlah kesempatan kepada kami. Saya selaku Menteri Agama, Kepala BPH, dan pihak terkait. Ada juga KPK, kejaksaan, dan berbagai pihak yang akan memantau penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, tertib,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal ini.
DPR dan pemerintah sepakat menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk keberangkatan tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebesar Rp 89.410.258,79. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 persen biaya haji ditanggung oleh jemaah dan 38 persen ditanggung oleh pemerintah.
“Koreksinya turun dari Rp 93,4 juta di tahun lalu sekarang menjadi Rp 89,4 juta. Ya sekitar 4 jutaan turun,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, 7 Januari 2025.
Adapun biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus ditanggung masing-masing jemaah untuk tahun ini sebesar Rp 55,4 juta. Jumlah tersebut dialokasikan untuk membiayai tiket penerbangan, akomodasi di Makkah, akomodasi di Madinah, dan biaya hidup atau living cost. Apabila dibandingkan tahu 2024, besaran Bipih tahun ini mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 56 juta. Pelunasan Bipih dibayarkan oleh jemaah haji setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di virtual account masing-masing jemaah.
NABIILA AZZAHRA berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
