Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi adanya wacana aksi Indonesia Gelap jilid dua beberapa waktu mendatang. Dia mengklaim bahwa pemerintahan Prabowo sudah bekerja dan merespons tuntutan masyarakat sipil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Semua ini pemerintah lagi bekerja," katanya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. "Tuntutannya kan sudah dijawab dengan kerjanya Pak Presiden."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu, politikus PKB ini tak masalah dengan aksi Indonesia Gelap tersebut. Menurut Cucun, kritikan dan pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu hal yang wajar.
Namun, dia mengimbau agar kritik yang disampaikan itu bersifat membangun. Dia tak sepakat bila tuntutan masyarakat itu mengarah kepada pemakzulan Prabowo sebagai presiden. "Kalau kritik jangan terlalu berlebihan sampai ke arah sana. Ada mekanisme," ucapnya.
Dalam laporan Koran Tempo edisi 4 Maret 2025, sejumlah mahasiswa di berbagai daerah sedang merancang aksi Indonesia Gelap jilid dua. Di Yogyakarta, misalnya, mahasiswa dan aktivis berkumpul di salah satu kantin di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada untuk berkonsolidasi menyiapkan aksi "Aliansi Jogja Memanggil", bagian dari gerakan Indonesia Gelap.
Hasil konsolidasi itu menekankan tuntutan agar Prabowo dan Gibran turun dari tampuk kekuasaan. Mereka juga menyoroti kabinet Prabowo yang korup, gemuk, dan boros anggaran; serta kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, perusakan lingkungan, dan polisi yang represif.
Demonstrasi Indonesia Gelap mulai menggelinding pada pertengahan Februari lalu. Mahasiswa di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun luar negeri, bersama masyarakat sipil berunjuk rasa dengan mengangkat sejumlah tema utama.
Mereka di antaranya menuntut pemerintah memberikan pendidikan gratis, membatalkan pemangkasan anggaran, mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah, hingga mengevaluasi total program makan bergizi gratis. Selain itu, massa aksi Indonesia Gelap juga menolak sejumlah revisi undang-undang, seperti UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan.
Pilihan Editor: Ganjar Pranowo: Tak Mungkin Seragamkan Visi Pusat-Daerah
Shinta Maharani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
