Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Nusa

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

6 Mei 2024 | 11.05 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi jajarannya memasuki ruangan untuk memimpin konferensi pers APBN Kita edisi April 2024 di Jakarta, Jumat 26 April 2024. Pendapatan negara hingga Maret 2024 sebesar Rp 620,01 triliun, belanja negara sebesar Rp 611,9 triliun, sehingga APBN surplus Rp 8,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi jajarannya memasuki ruangan untuk memimpin konferensi pers APBN Kita edisi April 2024 di Jakarta, Jumat 26 April 2024. Pendapatan negara hingga Maret 2024 sebesar Rp 620,01 triliun, belanja negara sebesar Rp 611,9 triliun, sehingga APBN surplus Rp 8,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani masuk dalam bursa bakal calon gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Baiklatda) Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Andika Perkasa, dan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Ada Risma, Sri Mulyani, Andika Perkasa, dan Ady Wijaya,” kata Gilbert saat dihubungi Tempo, Ahad, 5 Mei 2024.

Anggota DPRD Komisi B DKI Jakarta ini mengatakan baru empat nama tersebut yang muncul dalam pembicaraan internal dan publik. Kendati demikian, ia menegaskan keputusan akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP setelah tahap penyaringan baru kemudian diputuskan. 

“Kita kasih nama beberapa ke DPP, kemudian ada skala prioritas. Tetapi walaupun nama itu dimunculkan, keputusan tetap di tangan DPP,” ujar Gilbert.

PDIP perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung bakal calon gubernur. Sebab PDIP hanya memiliki 15 kursi dari syarat minimal 22 kursi DPRD DKI untuk mencalonkan calon gubernur apabila memakai perolehan pemilihan legislatif 2024. Sebelumnya PDIP memperoleh 25 kursi DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019. 

Meski demikian, Gilbert mengatakan PDIP belum menjalin komunikasi dengan partai politik lain di tingkat DPD. Ia mengatakan PDIP membuka komunikasi dengan semua partai. 

“Semua partai kita buka komunikasi tentunya ya Jadi kita tidak ada partai tertentu yang kemudian jadi preferensi,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan strategi pascapemilu, termasuk arah politik dan pilkada, akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) 26 Mei nanti.

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target PDIP di Pilkada 2024. Hasto menuturkan, target diputuskan berdasarkan pemetaan politik dan PDIP membuka ruang kerja sama.

"Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada," kata Hasto.

Dari pengalaman yang lalu, Hasto menuturkan PDIP mampu menempatkan kader-kader partai yang muncul dari kalangan rakyat biasa. Hal itu berlangsung melalui proses kaderisasi untuk menjadi pemimpin di tingkat kabupaten kota dan provinsi.

EKA YUDHA SAPUTRA | INTAN SETYAWANTY

Eka Yudha Saputra

Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus