Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Pantun di Retret Magelang, Gibran: Kalau Sudah Jadi Kepala Daerah, Perintah Presiden Dipatuhi Dong

Gibran memberikan pantun di retret kepala daerah di Magelang.

27 Februari 2025 | 12.28 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melambaikan tangannya seusai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Remaja di Samarinda, Kalimantan Timur, 12 Februari 2025. Antara/M Risyal Hidayat
Perbesar
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melambaikan tangannya seusai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Remaja di Samarinda, Kalimantan Timur, 12 Februari 2025. Antara/M Risyal Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan materi dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Rabu, 26 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan pantun di depan ratusan kepala daerah. Momen itu dibagikan Gibran di akun Instagramnya @gibran_rakabuming.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Anak merajuk matanya merah, bertemu pak raden diberi kedondong," kata putra sulung Jokowi itu.

"Cakep," disauti oleh sejumlah kepala daerah.

"Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah bapak Presiden dipatuhi dong," kata Gibran. 

Pantun itu intinya meminta kepala daerah untuk menuruti perintah Presiden Prabowo Subianto. 

Dalam pembekalan itu, Gibran Rakabuming meminta kepala daerah untuk menyukseskan program prioritas pemerintah yaitu program makan bergizi gratis. Putra sulung Jokowi ini meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan MBG.

“Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak-Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” kata Gibran saat memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah dikutip keterangan resmi Kemendagri pada Rabu, 26 Februari 2025. 

Selain makan bergizi, Gibran mengingatkan bahwa penurunan angka stunting juga merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, angka stunting dapat diturunkan salah satunya dengan pemberian makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun balita.

Selain itu, dia mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga, khususnya barang kebutuhan pokok, menjelang bulan suci Ramadan. Dia menekankan pentingnya langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang di pasaran.

Tak hanya itu, Wapres juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri. Dia meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi tahunan tersebut.

“Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar, jangan sampai ada penumpukan di exit tol misalnya, hati-hati sekali,” kata dia.

Selanjutnya, Wapres meminta para kepala daerah agar memberikan perhatian pada pengelolaan anggaran daerah, mulai dari pemanfaatan e-katalog yang melibatkan UMKM, hingga percepatan proses sertifikasi halal.

“Dan ini perlu saya garis bawahi, Bapak-Ibu. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024, Oktober tahun 2026 nanti barang jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikat halal,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada April 2025, ada 3 juta anak sudah bisa mendapat makan bergizi gratis. Lalu, pada Agustus akan ada 6 juta anak yang menerima makan bergizi gratis. Sementara pada September 2025, Prabowo membidik 15 juta anak dapat makan bergizi gratis.

Prabowo telah memutuskan untuk menambah anggaran program makan gratis sebesar Rp 100 triliun. Dengan tambahan itu, total anggaran MBG tahun ini menjadi Rp 171 triliun. Tambahan dana ini dilakukan untuk memenuhi percepatan sasaran MBG.

Namun BGN sebelumnya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar. Pemangkasan itu disiasati dengan mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintahan. Kebutuhan lahan itu, digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis.

 

Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Hendrik Yaputra

Hendrik Yaputra

Bergabung dengan Tempo pada 2023. Lulusan Universitas Negeri Jakarta ini banyak meliput isu pendidikan dan konflik agraria.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus