PDIP Memaparkan Bukti Kecurangan Pilkada di MK. Apa Peran 'Partai Cokelat'?

PDIP mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada ke MK. Keterlibatan "partai cokelat" jadi salah satu dalil pembuktian.

16 Desember 2024 | 06.00 WIB

Perbesar

Sejumlah pemohon melengkapi berkas pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 9 Desember 2024. ANTARA/Aprillio Akbar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

PDIP banyak menerima laporan dugaan cawe-cawe polisi dalam pilkada.
Para kepala desa dimobilisasi untuk mendukung salah satu pasangan calon yang berlaga dalam pilkada.
Pengamat skeptis dugaan keterlibatan partai cokelat akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

BERTARIKH 22 Oktober 2024, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah menerbitkan surat bernomor B/216/X/RES.3.1/2024/Ditreskrimsus. Isinya, undangan wawancara untuk meminta klarifikasi kepada kepala desa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, perihal pengelolaan dana bantuan provinsi bagi pemerintah desa.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pdip

mahkamah-konstitusi

Jamal An-Nashr dari Semarang dan Hanaa Septiana dari Surabaya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Andi Adam Faturahman

Berkarier di Tempo sejak 2022. Alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, ini menulis laporan-laporan isu hukum, politik dan kesejahteraan rakyat. Aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen

Edisi 4 Mei 2025