Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengklaim bukan fraksi partainya yang menginisiasi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Dia juga membantah bahwa fraksinya menjadi yang terdepan dalam mendorong kebijakan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ya, itu berarti enggak mengerti dan tidak mengikuti prosesnya," katanya saat dihubungi Tempo, pada Senin, 23 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deddy menjelaskan bahwa ketika itu, ketua Komisi XI DPR adalah dari Fraksi Golkar. Waktu itu, kata dia, kader PDIP ditugaskan untuk mengetuai Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Legislator PDIP yang menjadi ketua Panja ketika itu adalah Dolfie Othniel Frederic Palit. "Ketua komisi waktu itu dari Golkar, PDIP dapat penugasan jadi ketua Panja atas perintah Komisi XI. Ketua Panja hanya memimpin rapat, keputusan harus semua fraksi hingga paripurna," ujar Deddy.
Sebelumnya, PDIP santer mendapat kritik hingga sindiran dari Fraksi Gerindra. Musababnya, PDIP dinilai mengkritik kebijakan PPN 12 persen, padahal PDIP sendiri yang menjadi inisiatornya.
Sebelumnya, fraksi Partai Gerindra DPR menyebut PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan saat bersikap mengenai kenaikan PPN. "PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu," kata anggota fraksi Partai Gerindra DPR, Bahtra Banong, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 Desember 2024, seperti dikutip Antara.
Dia menyinggung soal ketua Panja untuk membahas mengenai kenaikan PPN 12 persen yang merupakan kader PDIP. Oleh sebab itu, dia menilai sikap PDIP saat ini terkait kenaikan PPN merupakan hal yang tidak layak diperlihatkan kepada publik.
"Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak?” kata dia.
Menurut Bahtra, PDIP seharusnya mengapresiasi Prabowo. Pasalnya, Prabowo berani bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PPN 12 persen tersebut.
Bahkan, legislator Gerindra, Heri Gunawan, mengatakan PDIP tak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela masyarakat atas kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia menyebut sikap PDIP yang berubah saat ini, bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi pencitraan.
“Sebaiknya, PDIP mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi PDIP sudah memiliki pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan SBY," katanya melalui keterangan tertulis pada Ahad, 22 Desember 2024.
Dengan demikian, kata dia, konfigurasi politik di parlemen akan menjadi jelas, siapa yang pendukung pemerintah dan siapa oposisi. Dia menuturkan, kenaikan PPN 12 persen merupakan tanggung jawab PDIP, yang kala itu menjadi pimpinan pengesahan UU HPP.
"Waktu itu PDIP paling bersemangat menyampaikan kenaikan PPN dan bahkan mau pasang badan, sehingga aneh menjelang pemberlakukan tahap kedua, PDIP berpaling muka dan mengkritik dengan keras,” ujar Bahtra.
Foto 
