Pemerintah Cari Jalan Keluar Atasi Masalah Pengungsi Rohingya Aceh yang Ditolak Masyarakat Setempat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud Md di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa malam, 5 Desember 2023.

Mahfud menuturkan pemerintah juga akan mengusahakan penanganan kebutuhan domestik dan kemanusiaan sehingga dapat terlaksana dengan baik.Indonesia, kata dia, tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Mahfud berujar bahwa negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Para pengungsi tersebut, imbuh Mahfud, mulanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.

"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia (pengungsi Rohingya) berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," ujar Mahfud.

Sementara itu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sabang, Banda Aceh, meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk segera memindahkan pengungsi etnis Rohingya yang berada di Sabang ke tempat penampungan di daerah lain.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Sabang Ady Akmal Shiddiq mengatakan Forkopimda Sabang beserta para pemangku kepentingan terus melakukan rapat koordinasi terkait penanganan pengungsi tersebut.

"Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya ke luar Kota Sabang," kata Ady, Senin, 5 Desember 2023.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil mengingat adanya penolakan keras dari seluruh masyarakat Sabang, pasca-kedatangan pengungsi Rohingya gelombang kedua yang berjumlah 139 orang di Pantai Tapak Gajah, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang pada 1 Desember lalu.

Menurut dia kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia itu telah menimbulkan aksi penolakan keras terhadap para pencari suaka itu di tengah masyarakat Sabang. Apalagi, pengungsi Rohingya yang kini ditempatkan di kawasan Pelabuhan CT-1 BPKS juga mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

"Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu gampong (desa) ke gampong lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama," ujarnya.

Hingga kini, kata Ady, pihak UNHCR yang dihubungi oleh Pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. “Menyikapi sikap masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya, kami tidak ingin terjadi hal-hal di luar kendali, jadi sebaiknya pihak UNHCR segera memindahkan mereka ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya,” kata Ady.

Pilihan Editor: Kapolda Aceh Minta UNHCR Turut Tanggung Jawab Soal Pengungsi Rohingya, Ini Tugas UNHCR