Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -- Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan program skrining atau pemeriksaan kesehatan gratis mulai Februari 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan total anggaran itu terbagi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Budi memaparkan, anggaran sebesar Rp 3,4 triliun disalurkan melalui APBN. Adapun sisanya sebesar Rp 1,3 triliun akan didistribusikan melalui APBD. “Jadi masing-masing kabupaten kota ada anggarannya. Nanti disalurkan ke dinas kesehatan untuk pelaksanaan di Puskesmas,” ujar Budi dalam agenda temu media yang diadakan di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi menjelaskan, anggaran program skrining kesehatan gratis yang akan diterapkan di tahun ini sudah direncanakan sejak tahun lalu.
Awalnya, Maria menyebutkan, total dana yang akan disalurkan pemerintah hanya sekitar Rp 1,4 triliun. Baru pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program tersebut mendapat tambahan dana dengan total Rp 4,7 triliun.
Program skrining kesehatan gratis akan resmi dihadirkan pada Februari ini. Puskesmas Tebet ditetapkan sebagai titik awal peluncuran. Program tersebut menyasar total 280 juta masyarakat Indonesia.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Budi Gunadi mengatakan, Kemenkes telah berkoordinasi dengan Presiden yang nantinya akan menentukan tanggal pasti penerapan program skrining kesehatan tersebut. “Program skrining kesehatan gratis sudah laporkan ke Presiden. Rencananya memang pada Februari. Nanti waktunya akan ditentukan oleh Presiden,” ujar Budi saat ditemui di kantornya pada Kamis, 9 Januari 2025.
Secara umum, ada tiga komponen yang akan dicek melaui program skrining kesehatan gratis, yakni tekanan darah, gula darah, serta lemak darah atau kolesterol. Budi menyatakan, skrining tersebut diarahkan untuk mencegah penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yaitu stroke dan penyakit jantung.
Meski tidak diwajibkan, masyarakat dianjurkan tetap menyiapkan keanggotaan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) dengan status aktif. Hal ini untuk memudahkan skema pengobatan jika memang ternyata ditemukan adanya penyakit yang perlu ditangani di layanan kesehatan.